Artinya, angka belanja perpajakan perlu dibaca dengan hati-hati karena terdapat perubahan klasifikasi yang memengaruhi perbandingan antar tahun.
Yusuf menilai perubahan klasifikasi tersebut perlu diperhatikan ketika membandingkan belanja perpajakan antarperiode.
Sementara itu, apabila dilihat dari sisi defisit, Yusuf menilai bahwa kondisi 2027 sebenarnya menunjukkan perbaikan yang cukup besar.
Dengan defisit primer sebesar Rp20,9 triliun, sedangkan defisit total Rp671,2 triliun. Hampir seluruh defisit berasal dari pembayaran bunga. Keseimbangan primer juga membaik tajam dari defisit Rp152,1 triliun pada outlook 2026.
“Ini menunjukkan disiplin fiskal sudah semakin kuat. Persoalannya, ruang untuk menekan defisit melalui efisiensi belanja rutin semakin sempit karena beban bunga sudah menjadi faktor dominan,” katanya.
Naik Dua Kali Lipat Dibanding 2022
Menurut Yusuf, masalah yang lebih mendasar bukan sekadar besar kecilnya belanja perpajakan, tetapi bagaimana pemerintah mengevaluasinya.
“Transparansi Indonesia sudah sangat baik, tetapi transparansi berbeda dengan efektivitas. Belanja perpajakan meningkat dari Rp318,4 triliun pada 2022 menjadi Rp632 triliun pada 2027, hampir dua kali lipat,” kata Yusuf
Menurutnya, perlu ada pagu belanja perpajakan dalam kerangka fiskal jangka menengah, disertai sunset clause dan evaluasi setelah fasilitas berjalan. Insentif pajak seharusnya tidak menjadi kebijakan permanen tanpa pembuktian manfaat.
Sisi penerimaan juga perlu mendapat perhatian. Target penerimaan perpajakan naik 10,5% menjadi Rp2.908 triliun, padahal outlook 2026 masih berada Rp62,3 triliun di bawah target APBN.
“Artinya, target 2027 cukup ambisius dan keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan kepatuhan serta perluasan basis pajak, bukan sekadar menaikkan tarif,” katanya.
Sementara itu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru turun menjadi Rp517,4 triliun, salah satunya karena dividen BUMN dialihkan ke Danantara. Pemerintah perlu menjelaskan dengan jelas bagaimana pengelolaan aset tersebut nantinya kembali memberikan manfaat fiskal bagi APBN.
Terakhir, defisit 2,40% perlu dibaca bersama risikonya. Asumsi Indonesian Crude Price US$75 berada di batas bawah outlook 2026. Setiap kenaikan US$1 diperkirakan menambah defisit sekitar Rp8,4 triliun setelah memperhitungkan tambahan penerimaan.
Bila ICP rata-rata mencapai US$85, tekanan terhadap defisit bisa mencapai sekitar Rp84 triliun. Risiko pelemahan rupiah dan kebutuhan kompensasi energi juga masih terbuka.
Secara historis, potensi kehilangan penerimaan perpajakan akibat insentif terus meningkat. Pada 2022, nilainya tercatat Rp318,4 triliun, kemudian naik menjadi Rp352,4 triliun pada 2023 dan Rp398,4 triliun pada 2024.
Angka tersebut melonjak menjadi Rp521,5 triliun pada 2025. Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan mencapai Rp576,4 triliun sebelum kembali meningkat menjadi Rp632 triliun pada 2027.
Meski nominalnya terus bertambah, laju pertumbuhan potensi kehilangan penerimaan perpajakan akibat insentif pada 2027 diproyeksikan melambat. Pertumbuhannya sebesar 9,6% menjadi yang terendah dalam periode 2022–2027.
Pada 2022, belanja perpajakan tumbuh 14,4%, kemudian melambat menjadi 10,7% pada 2023 dan 13% pada 2024. Pertumbuhan selanjutnya melonjak hingga 30,9% pada 2025 sebelum kembali melambat menjadi 10,5% pada 2026 dan 9,6% pada 2027.
(ell)
