Pemerintah nantinya akan membentuk bursa yang mematok harga sekaligus memperdagangkan komoditas-komoditas utama andalan RI seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan nikel.
Prasetyo memberikan sinyal bursa tersebut akan diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).
"Ada [kemungkinan untuk mengintegrasikan ICDX dengan Bursa Mineral dan Komoditas], nanti kita lihat ininya. Bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," kata Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan BMKS ditujukan untuk memperkuat posisi tawar komoditas nasional di pasar internasional akan resmi beroperasi pada awal 2027.
“Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu.
“Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026,” ungkapnya.
Langkah strategis ini akan berfokus pada pembentukan harga acuan nasional atau Indonesia Reference Price untuk berbagai produk ekspor unggulan.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” ungkapnya.
Prabowo juga mengatakan pemerintah bertekad mengakhiri ketergantungan Indonesia pada mekanisme penentuan harga pasar luar negeri.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” tegas Prabowo.
Sekadar catatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi produksi batu bara sepanjang Januari—Juni 2026 mencapai 367,06 juta ton atau sekitar 61,18% dari kuota produksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang sekitar 600 juta ton.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Asep Kurnia Permana mencatat batu bara yang dipasok ke pasar domestik melalui skema domestic market obligation (DMO) mencapai 81,58 juta ton pada rentang yang sama.
Sementara itu, ekspor batu bara dilaporkan mencapai 231,06 juta ton atau setara dengan US$14,09 miliar pada semester I-2026.
“Untuk 2026 ini targetnya sekitar 733 juta ton untuk produksi, dan realisasinya sampai dengan Juni itu ada sekitar 360 juta,” kata Asep dalam agenda Indonesia Coal Mining Forum, Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan negara tujuannya, ekspor batu bara sepanjang Januari—Juni 2026 paling besar ke China dengan volume 87 juta ton, diikuti India 43 juta ton, dan Filipina 19 juta ton.
Lebih lanjut, Asep juga memperkirakan besaran ekspor dan DMO batu bara tahun ini bakal tidak terpaut jauh dengan realisasi tahun lalu.
Dia menyebut target produksi batu bara sepanjang 2026 adalah sebanyak 733 juta ton dan target realisasi DMO sejumlah 253,2 juta ton. Besaran tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2025—2028.
“Jadi mungkin tentunya gambarannya tidak akan jauh beda dengan kalkulasi tahun sebelumnya terkait dengan pemenuhan DMO ataupun realisasi ekspor,” ujarnya.
Kementerian ESDM sebelumnya memangkas target produksi batu bara pada tahun ini di dalam RKAB 2026.
Kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 sebelum periode revisi Juli dikurangi menjadi sekitar 600 juta ton, dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 817,48 juta ton.
(azr/wdh)
