Kemudian, anggaran subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (Kg) dicanangkan senilai Rp114,1 triliun, naik 26,22% dari outlook APBN 2026 yang dipagu Rp90,4 triliun.
Kuota subsidi LPG 3 Kg dalam RAPBN 2027 dicanangkan sebanyak 8,94 juta ton, naik 11,75% dari outlook APBN 2026 sebanyak 8 juta ton.
Sementara itu, subsidi listrik dalam RAPBN 2026 dipatok sebesar Rp130,1 triliun, naik 17,8% dibandingkan outlook APBN 2026 yang ditetapkan Rp110,4 triliun.
Arah Kebijakan
Terkait dengan perencanaan anggaran subsidi energi tersebut, pemerintah menyatakan pengelolaan subsidi energi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain; tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi, LPG tabung 3 Kg, dan BBM bersubsidi masih didistribusikan secara terbuka.
Selanjutnya, validitas dan akurasi data masyarakat yang berhak menerima subsidi masih perlu ditingkatkan dan diperbarui secara berkala. Transformasi mekanisme penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 kg secara tepat sasaran juga perlu dioptimalkan.
Pemerintah juga menyebutkan dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 bahwa kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada energi baru terbarukan (EBT).
Untuk itu, pemerintah bakal melakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut.
Pertama, transformasi penyaluran subsidi LPG 3 Kg lebih tepat sasaran.
Kedua, evaluasi harga jual eceran (HJE) LPG tabung 3 Kg yang diselaraskan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
Ketiga, transformasi penyaluran subsidi BBM dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu.
Keempat, memperkuat penerapan subsidi listrik untuk rumah tangga agar diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan disertai dengan penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli.
Sebagai perbandingan, total pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun. Perinciannya, anggaran subsidi JBT mencapai Rp25,14 triliun; subsidi LPG tabung 3 Kg mencapai Rp80,26 triliun; dan subsidi listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.
Berdasarkan volumenya, subsidi JBT Solar pada 2026 ditetapkan sebesar 18,64 juta kl. Sementara kuota subsidi LPG 3 Kg dalam APBN 2026 dipatok sebesar 8 juta ton.
Usulan Kuota
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengusulkan kenaikan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2027 menjadi rentang 19,34 juta k; sampai 19,56 juta kl, yang terdiri dari minyak tanah dan solar.
“Volume BBM bersubsidi 2026 sekitar 19,17 juta kl, tetapi pada 2027 kita alokasikan di angka 19,34 juta hingga 19,56 juta kl,” kata Bahlil dalam agenda rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).
Untuk solar, Kementerian ESDM mengusulkan volume subsidi berkisar 18,80—19 juta kl. Angka itu meningkat dari volume solar subsidi yang ditetapkan pada 2026 sebanyak 18,64 juta kl, maupun pada 2025 yang sejumlah 18,41 juta kl.
Adapun, subsidi tetap untuk minyak solar direncanakan sebesar Rp1.000/liter pada tahun depan, alias tidak ada perubahan dari tahun ini.
Lalu untuk minyak tanah Kementerian ESDM mengusulkan volume subsidi berkisar antara 543.000—561.000 kl atau meningkat dibandingkan dengan volume 2026 yang sebanyak 530.000 kl.
Sementara itu, subsidi listrik dalam RAPBN 2027 diusulkan sebesar Rp113,45—Rp122,83 triliun, naik dari APBN 2026 senilai Rp100,83 triliun dengan realisasi serapan Rp38,34 triliun hingga Mei 2026.
Selanjutnya, untuk volume elpiji subsidi atau LPG 3 Kg diusulkan sekitar 8 juta metrik ton dalam RAPBN 2027, atau sama dengan alokasi yang ditetapkan pada tahun ini.
"LPG rata-rata yang sama kita alokasikan di angka 8 juta kl, sama dengan 2026," ungkap Bahlil.
(azr/wdh)
