Perundingan antara AS dan Iran yang bertujuan mewujudkan perdamaian abadi telah menemui jalan buntu, sementara bentrokan sporadis terus terjadi dan mengganggu arus minyak serta komoditas penting lainnya yang melintasi Selat Hormuz yang vital.
Kedua belah pihak saling menuduh satu sama lain sebagai negosiator yang tidak dapat dipercaya, dan Iran telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan kendali atas selat tersebut.
Dalam sebuah pidato di Long Island pada Jumat (14/8/2026) waktu setempat, Trump membanggakan bahwa blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran merupakan "tembok baja" yang memungkinkan Washington mengendalikan jalur perairan tersebut secara efektif.
Di sisi lain, Iran menyatakan bahwa pihaknya yang mengatur lalu lintas di selat tersebut.
"Tak lama lagi, saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," ujar Trump sembari terkekeh.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Newsmax pada Kamis bahwa akan ada "lebih banyak pengumuman pekan depan" mengenai langkah-langkah ekonomi baru terhadap Iran—langkah-langkah yang disebutnya "belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah isolasi ekonomi terhadap suatu negara"—tanpa merinci langkah-langkah tersebut.
Perekonomian Iran telah terpukul hebat; sebagian besar kapasitas industrinya rusak dan ekspor minyak mentah sangat terbatasi akibat blokade AS.
Namun, Republik Islam tersebut mampu bertahan menghadapi berbagai gelombang sanksi yang gagal memaksanya untuk melunak terkait program nuklirnya ataupun melepaskan kendali atas selat tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump kembali mendorong langkah pemerintahannya untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Iran, di tengah kekurangan pasokan amunisi penting yang dihadapi AS serta keengganan untuk memperluas operasi militer yang kini menghadapi penentangan domestik yang kian meningkat menjelang pemilihan umum sela November.
Trump mengatakan kepada Axios pada akhir pekan lalu bahwa ia mengambil pendekatan yang "tidak terlalu agresif" terhadap Iran.
"Kami hanya memantau Iran dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi dan fakta bahwa mereka tidak memiliki dana," ujarnya.
Namun, setelah berpuluh-puluh tahun dijatuhi sanksi dan adanya kampanye tekanan baru—termasuk blokade angkatan laut secara penuh terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran—tidak jelas langkah ekonomi berarti apa lagi yang dapat diterapkan AS tanpa harus memberlakukan sanksi sekunder terhadap pembeli minyak Iran, seperti China.
Langkah semacam itu kemungkinan besar akan memicu tindakan balasan dari Beijing dan menyebabkan ketidakpastian lebih lanjut pada harga energi global.
Pada saat yang sama, Trump dan para pejabat senior lainnya kerap melontarkan ancaman keras terhadap Iran—namun tidak melaksanakannya—sebagai upaya untuk menekan Teheran agar bersedia melakukan perundingan guna mengakhiri situasi yang kini oleh banyak analis disebut sebagai jalan buntu.
Menurut Jeremy Paner, seorang mitra di firma hukum Hughes Hubbard & Reed yang memantau penetapan sanksi terhadap sektor minyak dan petrokimia Iran, AS telah menjatuhkan sekitar 2.200 sanksi terhadap Teheran sejak 2018.
"Jika sanksi selama 47 tahun tidak mematahkan tekad Teheran, melanjutkan langkah serupa kemungkinan besar tidak akan menghasilkan perubahan apa pun," demikian menurut laporan Bloomberg Economics yang dipimpin oleh Jennifer Welch.
Dia menilai skenario yang paling mungkin terjadi adalah Trump tetap menempuh jalur yang sama seperti sebelumnya—mempertahankan sanksi dan blokade, sembari melakukan serangan terbatas serta upaya diplomatik.
Sementara itu, Iran telah menata ulang militernya agar lebih agresif di luar negeri di tengah kebuntuan perundingan untuk mengakhiri perang; hal ini menjadi tanda bahwa Teheran tengah bersiap menghadapi kemungkinan konflik regional yang berkepanjangan.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik persoalan utama. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim kendali atas jalur perairan tersebut—yang sebelum perang menjadi jalur transit bagi seperlima pasokan minyak dan gas dunia—serta saling menuntut konsesi yang kecil kemungkinannya untuk dipenuhi.
Iran dan Oman telah terlibat dalam perundingan panjang mengenai pembukaan jalur pelayaran melalui selat tersebut, namun AS tidak dilibatkan dalam diskusi itu.
Mohsen Rezaee, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang baru saja ditunjuk, menyatakan bahwa kesepakatan apa pun nantinya akan terpisah dari rencana pembukaan kembali jalur tersebut secara penuh.
(bbn)
