Mekanisme tersebut mengatakan hasil penyelidikannya menunjukkan frekuensi dan intensitas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar dan berbagai kelompok bersenjata terus meningkat selama setahun terakhir. Mekanisme itu juga mengumpulkan “bukti ekstensif” terkait penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual di fasilitas yang dikelola militer, termasuk kasus yang berkaitan dengan undang-undang pada 2025 yang mengkriminalisasi kritik terhadap pemilu.
Juru bicara militer Myanmar, Brigadir Jenderal San Nyo Win, belum segera menanggapi permintaan komentar mengenai laporan tersebut.
Temuan ini merusak upaya pemerintah yang disokong militer untuk menampilkan pemilu tersebut sebagai bentuk kembalinya pemerintahan sipil usai kudeta. Partai perpanjangan tangan militer mendominasi perolehan suara, sementara lawan-lawan politik utamanya disingkirkan dan mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi masih berada dalam tahanan. Negara-negara Barat sebagian besar menolak proses tersebut dan menganggapnya tidak bebas maupun adil.
Min Aung Hlaing kian gencar meningkatkan jangkauan diplomatiknya sejak menjabat sebagai presiden, termasuk melawat ke China, India, Laos, dan Thailand. Meski berjanji akan memulihkan hubungan normal dengan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), ia juga mengabaikan rencana perdamaian usulan blok tersebut yang kini mandek, seraya menuding sejumlah negara anggota melakukan "diskriminasi yang tidak konstruktif."
(bbn)
