Fabby menegaskan sifat teknologi PLTS yang modular dan mudah diakses memungkinkan implementasinya dilakukan melalui pendekatan multijalur (multi track), sehingga eksekusi proyek tidak hanya bertumpu pada kapasitas PLN semata.
Dalam skema multijalur tersebut, PLN dapat mempercepat target PLTS yang telah tercantum di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 17 GW hingga 2034, sekaligus memperluas proyek skala utilitas (utility scale).
Selain itu, PLN juga berpeluang membangun PLTS di area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) guna menggantikan sekitar 5% konsumsi listrik internal (auxiliary power) yang biasanya digunakan untuk menggerakkan fasilitas seperti pompa dan conveyor.
"Kalau PLN punya keterbatasan, jadi kalau mau berhasil 100 GW dalam waktu cepat, harus dilakukan multijalur. Teknologi PLTS memungkinkan itu dilakukan karena sifatnya yang modular dan teknologinya mudah diakses," jelas Fabby.
Dalam catatan IESR, akselerasi proyek PLTS dapat dimulai melalui relaksasi kebijakan PLTS atap, seperti penghapusan pembatasan kuota dan pengembalian skema net metering, khususnya bagi pelanggan rumah tangga, bisnis kecil, dan fasilitas sosial.
“Potensi PLTS atap untuk segmen rumah tangga dan industri di wilayah Jawa—Bali diperkirakan mampu menyumbang 18 hingga 20 GW pada 2030 jika hambatan kuota dihapuskan,” jelasnya.
Di samping itu, lonjakan kebutuhan daya untuk pusat data yang diproyeksikan mencapai 3 hingga 4 GW pada 2030 turut membuka peluang integrasi PLTS dan sistem baterai hingga belasan gigawatt tambahan.
“Melalui kombinasi strategi multijalur tersebut, target agresif 100 GW diyakini dapat tercapai secara terukur,” ungkapnya.
Sebelumnya, langkah awal penerapan PLTS 100 GW ini telah diungkap oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Prabowo bilang PT PLN (Persero) akan mulai membangun 17 GW PLTS tahun ini dari total target 100 GW.
"Tahun ini PLN akan mulai [bangun PLTS] dengan 17 gigawatt tahun ini. 100 gigawatt dalam dua tahun," ungkap Prabowo dalam peluncuran program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026).
Prabowo pun menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia membidik pembangunan PLTS sebesar 100 GW dalam waktu dua tahun saja.
Dia pun menanyakan kesanggupan jajaran menteri Kabinet Merah Putih atas target yang dicanangkannya tersebut.
"Bagaimana nanti kalau kita akan bangun 100 GW tenaga surya tahun ini, PLN akan mulai dengan 17 GW tahun ini, 100 GW dalam 2 tahun bisa? Pak Rosan? Pak Menko?" tanya Prabowo kepada para menteri yang hadir.
Hal itu kemudian disanggupi oleh Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
"Siap, laksanakan," jawab Bahlil.
Adapun, dalam keterangan terbarunya Bahlil membidik Provinsi Bali sebagai lokasi pengerjaan master plan tahap pertama proyek PLTS 100 GW tahap pertama.
Bahlil menyampaikan saat ini kementeriannya sedang menyusun perencanaan matang dan menjadwalkan agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Kita buat master plan dengan perencanaan. Mungkin kita akan buat di Bali. Saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk peresmian tahap pertama PLTS 100 gigawatt ini,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Adapun, mengenai status proyek PLTS 100 GW dalam RUPTL 2025—2034, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM.
Dia memastikan semua tahapan aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking.
“Aturan sebelum groundbreaking harus masuk ke mana dulu? Ya, ke ESDM. Nanti semuanya akan kita sampaikan secara resmi,” kata Bahlil.
(smr/wdh)
