Pada April, IPR turun sebesar -3,67%, Mei (-3,89%), dan Juni (-4,44%). Dia berpandangan sektor ritel mengalami penurunan tajam, namun pemerintah menyebutkan sektor ritel tumbuh tinggi.
“Alasannya adalah adanya pengiriman mobil niaga (untuk keperluan KDMP) yang jumlahnya tidak besar, dan nilai tambah penjualannya juga kecil. Selain itu, mobil niaga juga diimpor sehingga nilai tambah ke industri juga sangat kecil,” ujarnya.
Ketiga, industri pengolahan non migas tumbuh 5,32%, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II-2026, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I-2026. Menurutnya, angka 5,32% tidak sejalan jika bandingkan dengan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur yang di kuartal II-2026 di batas zona ekspansif dengan nilai 49,1 (April), 50 (Mei), dan 46,9 (Juni).
“Ketika di bawah 50 maka perusahaan tidak melakukan ekspansi usaha-nya yang artinya tambahan produksi akan sangat minim,” terang dia.
Keempat, dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih didominasi oleh impor kendaraan yang bersumber dari importasi mobil untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Artinya, importasi masih menjadi penyumbang pertumbuhan PMTB dan bisa berdampak buruk ke industri pengolahan alat angkutan atau otomotif dalam negeri. Hal ini bisa jadi pembenaran kita melakukan importasi secara terus menerus,” ujarnya.
Kelima, dari sisi konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal II-2025 di angka 4,97%. Meski demikian, Huda menilai pertumbuhan tersebut tidak diikuti peningkatan proporsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi.
Berdasarkan data BI, porsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi hanya berada di kisaran 72%-73% pada kuartal II-2026. Padahal pada periode yang sama tahun lalu masih berada di kisaran 74%-75%.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat cenderung menahan belanja meskipun upah buruh mengalami kenaikan sekitar 3%.
"Kecurigaan saya, kenaikan konsumsi ditopang oleh orang kaya yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan pengeluaran semakin melebar," imbuh Huda.
(lav)
