Saat ini, pelaku industri hilir dan konsumen kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sudah menikmati sederet insentif fiskal, mulai dari pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10% untuk mobil listrik dengan TKDN di atas 40%, hingga pembebasan bea masuk bagi impor EV completely built up (CBU) dan completely knocked down (CKD) sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah sudah memberikan insentif di sektor hilir, langkah tersebut sangat bagus untuk menstimulasi pasar domestik. Namun, rantai pasok hilir yang kuat ini harus ditopang oleh sektor hulu nikel kuat juga," ujar Hendra.
Menurutnya, fasilitas fiskal seperti tax holiday atau tax allowance di sektor pengolahan nikel hulu tidak akan bekerja maksimal apabila pelaku usaha masih dihadapkan pada kerumitan perizinan berkala.
"Kami berharap insentif nonfiskal dapat diwujudkan dalam bentuk simplifikasi integrasi izin lingkungan dan efisiensi durasi evaluasi RKAB. Jika ekosistem NMC dari hulu penambangan hingga manufaktur sel baterai di hilir mendapatkan perlakukan dan kemudahan yang setara, kami optimistis efisiensi produksi EV nasional dapat tercipta secara mandiri dan berdaya saing global," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tengah membuka peluang adanya pemberian insentif khusus bagi mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel atau NMC untuk mendongkrak pasar EV di Indonesia.
“Ke depan akan ke sana. [Insentif baterai NMC menjadi] bagian dari salah satu strateginya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (3/8/2026).
Bahlil menjelaskan Indonesia saat ini telah memiliki dua pabrik baterai kendaraan listrik, termasuk pabrik hasil kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) yang siap diresmikan dalam waktu dekat.
Menurutnya, dengan kapasitas industri yang mulai terbentuk, pemerintah ingin mendorong permintaan terhadap kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbahan baku nikel agar rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bahlil menambahkan baterai NMC masih memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknologi lithium ferro phosphate (LFP) untuk kendaraan listrik yang membutuhkan daya jelajah lebih jauh.
Dengan demikian, pemerintah memandang pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel tetap menjadi bagian penting dari arah kebijakan industri kendaraan listrik nasional.
“Bagian salah satu strateginya [insentif]. Tenang, kita kan ada ada formulasinya nanti,” ungkapnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyebut bahwa dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan insentif untuk kendaraan listrik.
“Saya kira dalam dua minggu atau tiga minggu dari sekarang Presiden akan meluncurkan stimulus untuk EV lagi, termasuk untuk 500.000 motor dan juga mobil listrik, 100% luxury goods PPN, PPN ya? VAT dibayar oleh pemerintah dan 40% untuk kendaraan listrik tertentu,” kata Purbaya dalam seminar di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Selasa (4/8/2026).
Meski begitu, ihwal perincian stimulus ini, Purbaya masih enggan berbicara lebih banyak. “Saya lupa detailnya [soal detail insentif PPN] Nanti diumumkan Pak Presiden,” kata Purbaya.
Namun yang jelas, Purbaya menyebut bahwa stimulus ini hanyalah berlaku untuk mobil listrik saja dan tidak berlaku untuk mobil hibrida maupun plug in hybrid.
“Saya belum dengar rencana itu. [Kabar] yang saya dengar rencananya adalah EV saja, baterai nickel-based sama baterai lithium-based juga berbeda sedikit,” kata Purbaya.
(wdh)
