Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah untuk memastikan pemberantasan tindak pidana begal berjalan dalam koridor hukum. Pernyataan ini sebagai tanggapan sayembara penangkapan begal yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Dia tidak menghalangi adanya inovasi dalam pemberantasan tindak pidana begal, tetapi meminta agar hal tersebut tidak melemahkan upaya penegakan hukum dan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH). 

“Saya kira kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok,“ ujar Bima Arya kepada awak media, dikutip Rabu (29/07/2026). 

Di sisi lain, Bima Arya mengatakan patroli menjadi upaya yang bisa dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum hadir di lapangan dalam pemberantasan tindak pidana begal, bukan semata-mata menciptakan inovasi lain. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra tiba-tiba meminta Polda Jawa Barat meningkatkan patroli di wilayah rawan tindak pidana pembegalan. Hal ini diungkap sebagai respons sayembara penangkapan begal yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.