Namun, apakah pelemahan tersebut sepenuhnya mencerminkan kegagalan kebijakan moneter? Ternyata tak sesederhana itu. Sepanjang masa jabatan Perry, pergerakan rupiah menjadi cerminan adanya perubahan lanskap ekonomi global yang bisa dibilang cukup ekstrem.
Saat menjadi nakhoda BI, sekurang-kurangnya Perry sempat melewati empat gelombang yang menjatuhkan rupiah.
Tahun Pertama
Dua pekan setelah Perry menjabat, rupiah relatif kondusif dan tercatat semakin menguat di posisi Rp13.870/US$ pada 8 Juni 2018. Kala itu The Fed mengambil langkah hawkish secara agresif ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan sebanyak 4 kali, pada Maret, Juni, September, dan Desember, masing-masing sebesar 25 basis poin (bps).
Pendorongnya adalah, angka pengangguran AS turun hingga 3,7% dan inflasi dianggap telah mendekati target di kisaran 2%. Di sisi lain, harga minyak mentah juga bertahan tinggi di level US$80 per barel. Kondisi ini membuat aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, seperti Indonesia.
Perry sempat menyuarakan kekhawatirannya lewat wawancara pertamanya dengan media asing, terkait langkah bank sentral AS menarik likuiditas yang sebelumnya digelontorkan ke pasar, berpotensi memicu arus keluar modal dari negara berkembang.
Kenaikan imbal hasil US Treasury membuat rupiah sempat menyentuh kisaran Rp15.238/US$ pada Oktober 2018. Hal ini memaksa BI menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali (Mei, Juni, Agustus, September, dan November) dengan total kenaikan 175 basis poin (bps) dari posisi awal 4,75% menjadi 6%. Khusus Juni, menaikkan BI rate dua kali dengan tambahan Rapat Dewan Gubernur (RDG) tak terjadwal.
Dengan sejumlah intervensi di pasar, volatilitas rupiah pada paruh terakhir tahun itu bisa diredam, dan membawa pergerakan mata uang Tanah Air kembali bergerak di level Rp14.200-14.400-an/US$, sepanjang November hingga Desember 2018.
Pandemi Covid-19
Tekanan kedua muncul pada awal 2020, kala pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian global. Investor berbondong-bondong memburu dolar AS sebagai aset aman. Sementara dana asing keluar dari pasar obligasi dan saham Indonesia.
Alhasil, rupiah sempat menyentuh Rp16.575/US$ pada 23 Maret 2020. Posisi ini merupakan pelemahan terdalam sejak krisis global 2008.
Dalam fase ini, BI tak cuma melakukan intervensi di pasar valas, tapi juga memperkenalkan berbagai instrumen baru seperti triple intervention, memperkuat Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga menjalankan skema burdeng sharing bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Tiga bulan setelahnya, gejolak rupiah berhasil diredam dan kembali berada di posisi Rp13.890/US$ pada 9 Juni 2020.
Perang Rusia-Ukraina
Setelah pandemi mereda, serangan Rusia ke Ukraina pada 2022 memicu lonjakan harga energi dan pangan dunia, yang kemudian diikuti inflasi global tertinggi dalam beberapa dekade.
The Fed kembali menaikkan suku bunga lebih dari 500 bps secara kumulatif dalam waktu singkat. Alhasil, dolar AS kembali menjadi magnet bagi investor global dan menekan hampir seluruh mata uang Asia.
Pada periode ini, rupiah sempat mencetak posisi terendah di Rp15.723/US$ di 4 November 2022.
Arus modal keluar dari emerging markets pun tak terhindarkan. Sementara dolar AS menguat hampir terhadap seluruh mata uang dunia. Hal ini membuat rupiah kembali bergerak ke atas kisaran Rp15.500 hingga Rp16.300/US$, di rentang tahun 2022-2024.
Perang Tarif hingga Konflik Timur Tengah
Tekanan tersebut terus berlanjut memasuki 2024 hingga 2026. Konflik geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, dan memburuknya neraca perdagangan Indonesia, hingga tingginya suku bunga Amerika Serikat (AS) membuat rupiah berkali-kali menembus level psikologis Rp17.000/US$ dan akhirnya sempat menembus Rp18.000/US$ pada pertengahan 2026.
Sementara pasar mulai menerima kenyataan bahwa suku bunga global akan bertahan tinggi lebih lama (higher for longer). Bagi Indonesia yang masih menjadi net importir minyak dan bergantung pada aliran modal asing di pasar keuangan, kombinasi tersebut secara otomatis memperbesar tekanan terhadap rupiah.
Di dalam negeri, tantangan juga bertambah kompleks. Perlambatan ekonomi China mengurangi permintaan ekspor Indonesia. Kebutuhan pembiayaan fiskal meningkat setelah pandemi. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan baru juga mulai menjadi perhatian investor.
Menjelang akhir masa jabatan Perry, pengunduran dirinya bahkan memunculkan risiko baru berupa kekhawatiran terhadap independensi BI. Reaksi pasar berlangsung cepat dan reaktif dan menyebabkan rupiah melemah, yield Surat Utang Negara (SUN) naik, sementara premi risiko Indonesia melalui Credit Default Swap (CDS) ikut meningkat.
Mata Uang Asia
Meski demikian, jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, pelemahan rupiah bukan yang paling buruk. Data Bloomberg menunjukkan pada periode yang sama (24 Mei 2018-27 Juli 2026), yen Jepang menjadi mata uang dengan depresiasi terdalam mencapai 33,3%, diikuti rupee India 28,7%, dan won Korea Selatan 26,4%.
Rupiah berada di kelompok berikutnya dengan pelemahan 21,49%, lebih dalam daripada peso Filipina 14,8%, dolar Taiwan 7,4%, yuan China 5,7%, baht Thailand 4,6%, dan ringgit Malaysia 2,6%.
Di sisi lain, dolar Singapura justru menguat sekitar 3,73%, didukung surplus transaksi berjalan yang kuat serta adanya kerangka kebijakan moneter dari Monetary Authority of Singapore (MAS) yang berfokus pada pengelolaan nilai tukar.
Pelemahan nilai tukar yang terjadi di kawasan selama periode ini memperlihatkan bahwa dominasi dolar AS selama delama tahun terakhir menjadi tema besar yang menekan mata uang Asia.
Namun, memang terdapat perbedaan yang terletak pada kemampuan masing-masing negara dalam meredam dampak guncangan tersebut. Seperti yang dilakukan Indonesia, setidaknya berada di posisi keempat bukan yang terlemah di kawasan.
(dsp/aji)
