“Tujuan PP itu kan memang mendorong pada produk jadi, sehingga investasi yang cuma mau masuk di tengah akan sulit dilakukan. Saya melihat masih ada empat kendala yang dihadapi sampai nikel bisa sampai di ujung,” tambahnya.
Berikut beberapa tantangan hilirisasi nikel untuk menghasilkan produk akhir yang lebih bernilai tambah:
1. Keterbatasan Bahan Baku Pendukung
Toha mengungkapkan, kendala pertama terletak pada keterbatasan bahan pendukung selain nikel.
Misalnya pada pembuatan baja nirkarat di mana industri tidak hanya membutuhkan nickel pig iron (NPI) yang pasokannya sudah melimpah di dalam negeri, tetapi juga material pendukung lain.
"Untuk bisa menghasilkan stainless steel, masih ada bahan-bahan pendukung yang lain. Kita masih membutuhkan krom dan mangan. Ketersediaan bahan baku tersebut di Indonesia belum sepenuhnya tersedia, sehingga memang masih membutuhkan impor," ujar Toha.
2. Kebutuhan Teknologi Tinggi (Advanced Technology)
Tantangan kedua adalah kesiapan teknologi pengolahan lanjutan. Menurut Toha, proses konversi dari produk antara menjadi produk akhir membutuhkan penguasaan teknologi yang tergolong rumit dan canggih.
“Kalau soal teknologi memang agak susah, tetapi potensi pengembangan tersebut sudah mulai terlihat di kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park [IMIP] yang telah memiliki pabrik pengolahan menuju stainless steel,” jelasnya.
3. Nilai Investasi Hilirisasi Lanjutan yang Sangat Besar
Toha mengatakan nilai investasi untuk satu proyek hilirisasi nikel terintegrasi dari smelter (seperti RKEF) hingga pabrik pengolahan akhir baja nirkarat berkisar antara US$ 1 miliar hingga US$ 1,5 miliar (sekitar Rp15 triliun hingga Rp23 triliun).
Penyebabnya, pengembangan fasilitas pengolahan produk akhir membutuhkan permodalan yang tidak sedikit.
Toha menegaskanbesarnya kebutuhan dana tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku industri untuk langsung beralih ke tahap end product.
"Investasi untuk ke arah sana juga tidak kecil. Tantangannya memang cukup besar di kebutuhan modal tersebut," tambahnya.
4. Diversifikasi Produk Turunan yang Kompleks
Tantangan keempat adalah mengelola diversifikasi produk turunan yang beragam, baik dari olahan NPI maupun mixed hydroxide precipitate (MHP).
“Untuk menciptakan produk strategis seperti kobalt elektrolit [kobalt sulfat], diperlukan rantai pasok dan infrastruktur industri yang matang,” katanya.
Menanggapi tantangan tersebut, Toha menilai langkah pemerintah menerapkan moratorium pembangunan smelter nikel tingkat intermediate sudah tepat.
Kebijakan ini diharapkan mendorong para pelaku usaha untuk memfokuskan investasinya pada pengembangan produk akhir.
"Tujuan pemerintah melakukan moratorium pabrik pengolahan intermediate adalah untuk melanjutkan proses hilirisasi ke arah end product. Pemerintah berharap produk olahan nikel memiliki nilai strategis dan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi perekonomian nasional," pungkas Toha.
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi hilirisasi pada sektor nikel mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp29,4 triliun pada kuartal II-2026.
Sedangkan hilirisasi bauksit berhasil menjadi motor utama pertumbuhan investasi nasional pada periode yang sama dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp40,1 triliun atau melonjak 193% dibandingkan dengan kuartal-I 2026 yang senilai Rp13,7 triliun.
Adapun, posisi nikel disusul oleh nilai hilirisasi tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan total investasi di bidang hilirisasi untuk kuartal II-2026 Rp152,7 triliun atau peningkatan 5,7%, dan total realisasi investasinya ini hampir mencapai 30% atau 29,8% dari total realisasi investasi kuartal II-2026 pada 2026.
Rosan juga menyebutkan bahwa pergeseran ini dipicu oleh percepatan pembangunan proyek pengolahan bauksit, baik yang didanai oleh investor domestik maupun asing.
"Bauksit ini nomor satu, biasanya kita tahu selalu nikel. Nah, ini ada shifting bauksit karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri," jelas Rosan dalam laporan capaian investasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, belum lama ini.
Meski begitu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai lonjakan investasi hilirisasi bauksit pada kuartal II-2026 belum bisa disimpulkan sebagai tanda bahwa komoditas tersebut mulai menggeser dominasi dari hilirisasi komoditas lain.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi kenaikan tersebut sebagai indikasi positif bahwa investasi hilirisasi mineral mulai tersebar ke basis komoditas yang lebih beragam.
Namun, dia mengingatkan agar data satu kuartal tidak terburu-buru dijadikan acuan perubahan tren secara permanen.
"Data satu kuartal belum cukup untuk disimpulkan sebagai perubahan permanen dalam preferensi investor dari satu komoditas ke komoditas yang lain. Realisasi investasi kuartalan sangat dipengaruhi oleh tahapan konstruksi hingga jadwal belanja modal proyek-proyek besar," ujar Shinta saat dihubungi, Jumat (24/7/2026).
Menurut Shinta, pemerintah dan pelaku usaha masih harus memantau perkembangan realisasi investasi pada beberapa periode mendatang untuk melihat apakah lonjakan investasi hilirisasi bauksit ini bersifat sementara atau berkelanjutan.
"Untuk melihat apakah pergeseran tersebut bersifat sementara atau mencerminkan perubahan yang lebih mendasar, diperlukan pengamatan terhadap realisasi investasi dalam beberapa periode ke depan, termasuk perkembangan pipeline proyek pada masing-masing komoditas," ungkapnya.
(smr/wdh)
