"Kritik dengan fitnah itu beda itu ya kan? Bener nggak? tetapi tidak ada masalah. Kalau kita benar kalau kita menjalankan kebenaran kalau kita berada di jalan yang benar tidak ada masalah kita terus akan kuat. Keyakinan kita," ujarnya.
Sebelumnya, Megawati menerbitkan surat internal yang berisi pesan kepada kader mengenai posisi partai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam surat bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026, Megawati menggarisbawahi sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi. Menurutnya, demokrasi Indonesia bukan merupakan bentuk blok-blok kekuasaan, melainkan bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
Megawati mengatakan pemahaman mengenai tidak dikenalnya oposisi sebagai institusi ketatanegaraan bukan pandangan baru bagi PDIP. Pada 3 November 1996 saat terjadi dinamika politik nasional pada masa Orde Baru, Megawati menolak penyebutan diri sebagai pemimpin oposisi. Dia menyatakan perlawanan terhadap praktik-praktik kekuasaan yang otoriter dan tidak demokratis bukan dilakukan untuk membangun politik oposisi, sebagaimana dikenal dalam sistem parlementer.
“Demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara,” ujar Megawati dalam surat internal tersebut, dikutip Kamis (09/07/2026).
(dov/frg)
