Beban Impor
Selain dari anggaran negara, Yusuf mewaspadai beban fiskal untuk impor migas bakal makin berat jika tekanan turut datang dari nilai tukar rupiah.
Dia khawatir jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah saat harga minyak mentah naik, biaya impor bakal melonjak signifikan.
“Kondisi ini memperburuk neraca perdagangan migas dan memberi tekanan tambahan pada transaksi berjalan. Dampaknya kemudian merambat ke inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya mendorong harga berbagai barang, terutama pangan,” tegas Yusuf.
Untuk itu, Yusuf menilai pemerintah bakal ditempatkan pada pilihan yang tidak mudah; membiarkan defisit fiskal melebar dan meredam dampak kenaikan harga minyak ke masyarakat, atau membebankan kenaikan harga dengan menaikan harga energi.
“Memang ada tambahan penerimaan dari sektor hulu migas ketika harga minyak naik, tetapi nilainya tidak cukup besar untuk menutup kenaikan beban subsidi dan kompensasi energi,” ujarnya.
3 Skenario
Dalam skenario pertama, Yusuf memprediksi harga minyak mentah dunia bergerak di kisaran US$85—US$95/barel, jika ketegangan mereda dalam waktu dekat dan arus pengiriman melalui Selat Hormuz tetap normal.
Skenario kedua, Yusuf menilai harga minyak mentah bakal bertahan di kisaran US$95—US$119/barel jika konflik berlangsung lebih lama, tetapi Selat Hormuz tak terganggu secara penuh.
Yusuf memprediksi skenario terburuk, atau ketiga, yang bisa terjadi adalah harga minyak mentah bisa menembus ke kisaran US$120—US$130/barel jika terjadi gangguan yang serius di Selat Hormuz
“Sementara itu, jika terjadi gangguan serius di Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia, harga bisa kembali melonjak ke kisaran US$120—US$130/barel,” ujar Yusuf.
Yusuf mencatat pada fase awal perang Iran, sejumlah langkah sudah dilakukan oleh berbagai negara untuk meredam harga minyak mentah ke level US$70/barel.
International Energy Agency (IEA), misalnya, sudah mengumumkan bakal melepas sekitar 400 juta barel cadangan minyak mentah darurat, sementara OPEC+ menambah produksi secara bertahap.
Saat ini, Yusuf menilai sebagian besar cadangan penyangga sudah digunakan dan kapasitas produksi cadangan juga terbatas.
Dengan begitu, setiap eskalasi baru akan memberi dampak yang lebih besar terhadap harga minyak dunia karena pasar menjadi jauh lebih sensitif.
“Bahkan lembaga seperti EIA [Badan Informasi Energi AS] juga beberapa kali mengubah proyeksinya dalam waktu singkat, yang menunjukkan betapa tingginya ketidakpastian saat ini,” tegas dia.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat menegaskan kenaikan harga ICP periode April ke level US$117,31/barel tidak akan memengaruhi harga BBM bersubsidi; Solar dan Pertalite.
Alasannya, Bahlil sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan hitung-hitungan ICP hingga rata-rata US$100/barel.
“Saya mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo telah merumuskan untuk ICP sampai dengan US$100/barel rata-rata ya,” kata Bahlil kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Selasa (19/5/2026).
Sebagai informasi, total pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun.Dengan perincian anggaran subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) mencapai Rp25,14 triliun; subsidi LPG tabung 3 Kg mencapai Rp80,26 triliun; dan subsidi listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.
(azr/wdh)
