Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menanggapi mengenai pelibatan Bintara Pembina Desa/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinsa/Bhabinkamtibnas) untuk membangun jejaring informasi dalam mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Bimo, hal tersebut termaktub dalam Surat Edaran yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan merupakan bagian dari koordinasi informasi yang dilakukan oleh DJP dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerjasama dengan multi stakeholders,” kata Bimo dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7/2026). 

Menurut Bimo, kehadiran Babinsa dan Bhabinkabtibmas berfungsi sebagai pendukung dan bukan senjata utama. Ia membeberkan bahwa saat ini DJP sudah memiliki senjata utama yang jauh lebih canggih.

“Senjata yang utama sudah lebih canggih. Jadi kita pakai CRM [Compliance Risk Management] machine kita, kemudian kita pakai observasi dari geotagging kita, kita pakai coretax kita,” kata Bimo.