Revisi regulasi ini juga mencakup pengaturan kapasitas pencampuran (blending) serta pembukaan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta.
Pemerintah juga berencana menerapkan skema mandatori bioetanol bagi swasta seperti yang sukses diterapkan pada program biodiesel.
"Kita mendorong agar swasta juga bisa memproduksi. Jadi tidak hanya melihat BUMN. Konsep arahan Pak Menteri [ESDM] adalah mengadopsi kesuksesan program biodiesel ke bioetanol," kata Eniya menambahkan.
Untuk mendukung keberlangsungan puluhan pabrik baru tersebut, pemerintah berfokus pada penyediaan tiga jenis bahan baku utama, yaitu molase (tetes tebu), singkong (khususnya varietas mukibat/pahit), dan limbah bonggol jagung.
Pemilihan varietas singkong pahit dilakukan secara sengaja agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.
Meskipun pembangunan fisik pabrik diperkirakan hanya memakan waktu 1,5 tahun, tantangan terbesar saat ini terletak pada ketersediaan bahan baku serta kepastian harga indeks pasar (HIP).
Saat ini, kementerian baru menetapkan formula harga untuk bioetanol berbasis molase. Sementara itu, regulasi harga untuk bahan baku dari singkong dan tongkol jagung masih dalam tahap penyusunan.
"PR saya yang harus disegerakan adalah masalah harga. Sekarang harga yang sudah ditentukan baru untuk bioetanol dari molase tebu, [sedangkan] yang dari jagung dan ketela belum ada. Dalam enam bulan ini, insyaallah bisa selesai," ungkap Eniya.
Dia membeberkan penentuan harga akan mengacu pada praktik terbaik di negara lain seperti India, di mana setiap sumber bahan baku memiliki formula harga yang berbeda.
Untuk diketahui, langkah pendorongan regulasi ini berawal dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Panen Raya Serentak bersama TNI pada Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan komitmennya untuk segera mengimplementasikan BBM ramah lingkungan berstandar E10 (campuran bensin dan bioetanol 10%) hingga E20.
"Hari ini saya dipaparkan bahwa kita sudah mulai mampu menuju E10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tadi para petugas bahkan mengatakan kita bisa sampai E20," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa keterbatasan fasilitas pengolahan etanol kualitas bahan bakar (fuel grade) masih menjadi kendala utama. Saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik yang mampu beroperasi dengan standar tersebut.
"Akan tetapi, butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik, kalau perlu sampai 50 pabrik," tegas Prabowo.
Pemerintah menargetkan implementasi pencampuran bensin dan bioetanol sebesar 20% (E20) secara bertahap dapat terealisasi pada Januari 2028, disesuaikan dengan kemampuan produksi dan ketersediaan pasokan bahan baku lokal.
(smr/wdh)
