Untuk dukungan keselamatan diperlukan total biaya sebesar Rp3,49 triliun dengan rincian:
- tambahan anggaran untuk pekerjaan perawatan prasarana perkeretaapian Rp87,54 miliar
- penanganan perlintasan sebidang dan 1O perlintasan sebidang Rp328,18 miliar
- perawatan dan operasi sarana milik negara Rp80,94 miliar
- perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian Rp45,5 miliar
- perawatan peralatan pengujian Rp9,85 miliar
- rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatra Rp348,95 miliar
- backlog pembayaran IMO 2023-2025 Rp2,58 triliun.
Di sisi lain untuk dukungan pelayanan diperlukan biaya sebesar Rp1,45 triliun yang diperuntukan untuk pemenuhan kegiatan prioritas nasional seperti peningkatan jalur atau jembatan KA (Rp484,44 miliar); pemenuhan sebagian ruang lingkup penyelenggaraan keperintisan (perkeretaapian Makassar) sebesar Rp19,98 miliar.
Dukungan stimulus tarif transportasi Rp448,71 miliar dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rp489,98 miliar serta sewa Rp8 miliar.
Adapun guna mendukung program konektivitas mencapai Rp560,52 miliar dengan rincian untuk penyiapan pengadaan lahan Rp270,12 miliar, penyiapan dokumen perencanaan Rp183,85 miliar, dan pembangunan jalan akses stasiun antara Makassar-Parepare tahap II termasuk Supervisi Rp106,54 miliar.
(ain)
