Temuan ICW tersebut berdasarkan hasil pemantauan terhadap pengadaan mobil pikap yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk program prioritas Prabowo Subianto.
Dari temuan ICW, diduga terdapat selisih harga pembelian Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit pikap tersebut. Jika diakumulasikan dengan target pengadaan pikap sebanyak 80 ribu unit, maka ICW menaksir potensi perburuan rente berkisar Rp4,86 hingga Rp5,54 triliun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebutkan bahwa pengadaannya dilakukan melalui pinjaman perbankan Himbara (bank BUMN), di mana cicilan pokok dan bunganya dibayarkan oleh Kementerian Keuangan menggunakan realokasi anggaran Dana Desa. Pemerintah memberikan subsidi/masa tenggang cicilan selama dua tahun pertama.
Cicilan Pikap Dibayar Bertahap
Sebelumnya, Purbaya menjelaskan pengadaan 105.000 unit mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional KDMP menggunakan pembiayaan dari Himbara, sementara pemerintah menjamin cicilan pinjaman tersebut melalui APBN.
Menurutnya, pemerintah akan membayar cicilan pinjaman tersebut secara bertahap selama enam tahun.
"Jadi Kopdes Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara. Kewajiban saya, Kementerian Keuangan adalah setiap tahun mereka akan mencicil pinjamannya sebesar Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Senin (23/2/2026).
Agrinas memang sebelumnya resmi mengimpor sebanyak 105.000 unit mobil pikap yang berasal dari pabrikan India untuk mendukung program KDMP di seluruh Indonesia.
Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.
Namun, rencana tersebut menuai kontroversi dan muncul berbagai kritik lantaran terjadi ditengah industri otomotif Indonesia yang masih lesu dan mengalami penurunan penjualan.
Bahkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga sempat meminta pemerintah, dalam hal ini PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menunda pembelian mobil impor asal India tersebut.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu," ujarnya kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senin (23/2/2026) lalu.
(lav)
