Selain itu S&P memperkirakan kewajiban kontinjensi yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan tetap terbatas. Oleh karena itu, S&P tidak mengonsolidasikan utang BUMN maupun Danantara ke dalam utang pemerintah, mengingat adanya kemungkinan kewajiban tersebut beralih menjadi beban pemerintah relatif rendah.
Selain itu, dengan melemahnya rupiah, S&P memperkirakan defisit transaksi berjalan (current account deficit) akan melebar menjadi 2,1% dari PDB pada 2026 setelah neraca perdagangan barang berbalik mengalami defisit pada Mei 2026.
S&P juga mencatat, kenaikan biaya impor serta intervensi Bank Indonesia untuk menopang nilai tukar rupiah turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan eksternal bruto (gross external financing needs).
S&P memproyeksikan rasio kebutuhan pembiayaan eksternal bruto terhadap total penerimaan transaksi berjalan dan cadangan devisa yang dapat digunakan meningkat menjadi 98,9% pada 2026, dari 92,9% pada 2025.
Meski demikian, S&P memperkirakan rasio tersebut akan membaik secara bertahap hingga mencapai sekitar 96,1% pada 2029, didukung oleh keberlanjutan kebijakan hilirisasi pemerintah serta berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan ekspor.
“Kami memperkirakan utang luar negeri bersih (narrow net external debt) akan rata-rata mencapai 69,1% dari penerimaan transaksi berjalan selama periode 2026–2029. Sejak 2022, utang luar negeri bruto telah menurun secara signifikan seiring pelunasan bersih utang luar negeri oleh sektor nonpemerintah di tengah tingginya suku bunga global dan menguatnya dolar Amerika Serikat,” kata S&P.
S&P juga menyoroti mengenai Bank Indonesia yang masih memiliki portofolio surat utang pemerintah dalam jumlah yang cukup besar di neracanya.
“Sebagian kondisi ini merupakan warisan dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia pada masa pandemi. Meskipun sebagian surat utang tersebut akan jatuh tempo dalam tiga tahun mendatang, kami tidak memperkirakan Bank Indonesia akan mengurangi ukuran neracanya secara signifikan,” kata lembaga tersebut.
S&P menilai Bank sentral justru terus meningkatkan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari strategi operasi moneter berbasis pasar untuk menjaga kecukupan likuiditas dan menarik kembali aliran modal asing.
(ell)
