"Enggak masalah misalkan mau implementasi seperti ini, tetapi saya menyarankan konsumen harus diberikan opsi juga. Harus ada keberpihakan kepada konsumen di mana mereka punya keleluasan untuk memilih," tambahnya.
Sebagai contoh, Moshe merujuk pada implementasi biodiesel saat ini. Di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, masyarakat masih bisa menemukan produk bahan bakar yang murni tanpa campuran bahan bakar nabati (biofuel).
Keleluasan seperti inilah yang dinilai Moshe harus dijaga oleh pemerintah. Jika pemerintah ingin memaksakan aturan E10, dia menyarankan agar cakupannya cukup di SPBU milik negara.
"Pemerintah bisa memaksakan untuk implementasi E10 misalkan ke SPBU Pertamina, ya monggo-monggo saja, sah-sah saja," tuturnya.
Efektivitas Biofuel
Meski biofuel termasuk bioetanol digadang-gadang sebagai solusi untuk menekan emisi karbon dan mengurangi beban impor dalam neraca perdagangan, Moshe mengingatkan bahwa tren global saat ini justru mulai memperdebatkan efektivitas bahan bakar nabati.
"Nah, itu kalau dibilang pengurangan emisi, iya. Akan tetapi, masalah apakah ini ramah lingkungan? Tidak juga. Itu yang lagi ditekan," kata Moshe.
Dia mengungkapkan perdebatan mengenai isu pangan melawan energi atau food versus fuel kian mencuat di tingkat internasional.
Sebagai contoh, pada Februari 2026, perusahaan-perusahaan pelayaran besar dunia mendesak Organisasi Maritim Internasional (IMO) agar tidak mewajibkan penggunaan biofuel.
"Mereka juga khawatir akan adanya dampak-dampak lingkungan, dampak antara pangan versus kebun energi. Nah, itu bisa berdampak terhadap sosial dan terhadap lingkungan juga," jelasnya.
Untuk itu, Aspermigas menyarankan pemerintah untuk melihat opsi lain dalam memitigasi peningkatan impor dan menjaga neraca perdagangan, tanpa harus memaksakan implementasi biofuel secara menyeluruh ke seluruh lapisan konsumen.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan mandatori bensin campuran bioetanol 10% alias E10 tetap akan dilaksanakan pada 2027 atau tahun depan, lebih cepat dari target semula pada 2028.
Hal itu dilakukan menyusul keberhasilan Indonesia dalam mengebut bauran biodiesel terhadap solar fosil, yang kini telah mencapai tingkatan 50% alias B50.
“Dengan keberhasilan B50, maka kita mau copy [bauran bahan bakar nabati] untuk bensin yaitu etanol. Mandatori [bioetanol] kita lakukan 2027, tahap pertama 10%—20%, sehingga [bio]etanol bisa mengikuti jejak biodiesel,” ujarnya dalam peluncuran B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026).
Bahlil menyebut bioetanol tersebut akan diolah dari berbagai sumber daya lokal mulai dari tebu, singkong, hingga jagung.
Dia juga mensinyalir pembiayaan proyek bioetanol akan dikelola bersama antara BPI Danantara, PT Pertamina (Persero), serta badan usaha swasta lain yang belum dia sebutkan namanya.
Belum lama ini, Kementerian ESDM juga menyebut akan mendorong badan usaha untuk membangun pabrik bioetanol secara merata di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan idealnya setiap pulau besar di Indonesia memiliki fasilitas pengolahan bioetanol sendiri.
"Kalau etanol, itu kita mendorong semua badan usaha menghadirkan pabrik bioetanol di semua provinsi lah, di semua pulau. Konsepnya begitu," ujar Eniya saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Selain kesiapan infrastruktur pabrik, Eniya mengingatkan pentingnya perluasan lahan tanam untuk komoditas yang menjadi bahan baku bioetanol.
Menurutnya, kepastian regulasi dari sektor hulu hingga hilir menjadi kunci keberhasilan program ini.
Saat ini, salah satu hambatan besar terkait regulasi fiskal sudah berhasil diatasi, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi pembebasan cukai etanol yang dialokasikan khusus untuk campuran BBM.
Nantinya, seluruh operator SPBU bakal wajib menjual E10 dan harus memanfaatkan etanol yang berasal dari sumber nabati lokal.
(smr/wdh)
