Pemerintahan Magyar berusaha mendepak Sulyok yang baru berjalan kurang dari tiga tahun dari masa jabatan lima tahunnya. Langkah ini sekaligus memenuhi janji kampanye utama mereka untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dinilai telah menopang mantan pemimpin yang kian otoriter tersebut.
Sejumlah undang-undang yang telah disetujui sebelumnya mencakup undang-undang antikorupsi yang komprehensif untuk mencairkan dana Uni Eropa yang sempat dibekukan, serta pembubaran holding media negara yang selama ini menjadi ujung tombak propaganda pro-Orban. Parlemen juga telah menyetujui pembatasan masa jabatan perdana menteri menjadi maksimal dua periode (masing-masing empat tahun), yang secara efektif menutup peluang Orban untuk mencalonkan diri kembali.
Magyar menyatakan bahwa Sulyok (70 tahun) telah menempatkan loyalitas politiknya di atas tanggung jawab jabatan, yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga demokrasi bagi rakyat Hungaria. Sang presiden dinilai berulang kali gagal bersuara dalam berbagai isu mendesak, mulai dari penyalahgunaan sistemik terhadap anak-anak di panti asuhan negara, hingga intimidasi terhadap jurnalis pada fase-fase terakhir dari 16 tahun pemerintahan Orban.
Di sisi lain, Sulyok menolak desakan Magyar untuk mundur secara sukarela. Ia menyatakan bahwa amandemen tersebut merupakan "pelanggaran nyata" terhadap konstitusi dan akan menciptakan preseden buruk untuk mencopot pejabat independen di masa depan.
Sulyok akan memiliki waktu lima hari untuk menandatangani amandemen tersebut. Jika ia menolak, hal itu akan memberi dasar bagi parlemen untuk memakzulannya (impeach), demikian ungkap Magyar dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Sabtu. Magyar menargetkan presiden baru, yang dipilih oleh mayoritas parlemen, sudah menjabat sebelum hari libur nasional pada 20 Agustus mendatang.
Magyar bertekad untuk menghindari situasi yang terjadi di Polandia, di mana Perdana Menteri Donald Tusk berhasil menang atas mantan pemerintahan nasionalis yang beraliansi dengan Orban pada tahun 2023, namun langkah-langkah perubahan kuncinya kerap dijegal oleh presiden negara tersebut.
Berbeda dengan di Polandia, di mana presiden dipilih secara langsung dan memiliki hak veto atas keputusan pemerintah, jabatan kepala negara di Hungaria sebagian besar bersifat seremonial. Presiden memiliki hak untuk mengembalikan undang-undang ke parlemen, namun anggota dewan dapat mengesahkannya kembali tanpa harus melakukan perubahan.
Kepala negara Hungaria juga dapat mencoba menunda pencopotannya dengan membawa undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Namun, ketua Mahkamah Konstitusi yang juga dikenal dekat dengan Orban turut akan diberhentikan melalui amandemen tersebut, yang sekaligus menetapkan batas usia maksimal 70 tahun bagi hakim konstitusi.
Terlepas dari perdebatan politik, pencopotan Sulyok juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai apakah supremasi hukum dapat dipulihkan hanya melalui langkah-langkah yang secara tradisional dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Selama bertahun-tahun, Uni Eropa terus mengucurkan dana kepada pemerintahan Orban, namun kemudian kesulitan membalikkan kemunduran demokrasi di Hungaria. Dalam kampanyenya, Magyar secara terbuka menyatakan tidak hanya ingin menggantikan Orban, tetapi juga membongkar seluruh sistem yang dibangun selama pemerintahannya. Program tersebut mendapat dukungan besar dari pemilih Hungaria.
"Tidak ada seorang pun yang memiliki resep untuk membalikkan kemunduran menuju otokrasi seperti ini di Uni Eropa, karena sebelumnya memang belum pernah ada presedennya," kata Wakil Perdana Menteri Balint Ruff dalam podcast Ötpontban yang dirilis pada Jumat. "Dalam hal ini, Hungaria menjadi pelopor."
(bbn)
