Sebagai informasi, komponen utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN/Bank Indonesia), pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP Lainnya dari layanan Kementerian/Lembaga (seperti pembuatan paspor atau SIM). Ruang PNBP berasal dari penerimaan SDA dan BUMN.
“Gambaran kondisi outlook ini seharusnya hanya terjadi sementara saja karena secara ideal penerimaan negara yg harus ditingkatkan berasal dari pajak, bea masuk dan cukai,” katanya.
Suhartoko bilang PNBP terutama yang berasal dari APBN bukan suatu yang patut diandalkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengurangan BUMN lantaran keberadaannya membuat pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha berpeluang menjadi wasit yg tidak adil.
Maka, Ia berpendapat bahwa penyatuan BUMN dan penutupan BUMN perlu dilakukan dan dalam koordinasi suatu lembaga.
Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga telah dikembangkan institusi Sovereign Wealth Fund (atau Dana Kekayaan Negara), yang fungsinya menyediakan dana besar untuk proyek pembangunan berskala besar seharusnya tidak boleh memberatkan APBN dan bukan menjadi kompetitor bisnis swasta.
“[SWF] berfungsi sebagai bantalan keuangan pemerintah di masa krisis, meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang dan mengembangkan kekayaan negara dengan diversifikasi aset,” kata Hartoko.
Sebagai informasi, Purbaya memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB.
Kenaikan defisit tahun ini terjadi seiring meningkatnya proyeksi belanja negara yang melampaui pagu anggaran. Dalam outlook APBN 2026 yang dipaparkan, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN.
Sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan pembiayaan anggaran juga diperkirakan meningkat menjadi Rp734,3 triliun untuk menutup defisit yang melebar.
(ell)
