"Yang pasti, kami memohon pemerintah untuk memberikan atensi terhadap industri TPT saat ini. Transparansi kuota impor sedang kami butuhkan untuk kepastian industri hulu tekstil, agar kami tahu seberapa banyak harus berproduksi dan bisa membuat perencanaan (planning) selama satu tahun ke depan," tegas Farhan.
Selain pembenahan tata niaga, pelaku usaha juga memerlukan stimulus fiskal untuk menekan biaya produksi yang melambung akibat ketidakpastian global.
"Kami membutuhkan insentif pajak seperti diskon PPN. Ini diperlukan untuk menurunkan biaya produksi kami yang mahal karena fluktuasi dolar dan minyak dunia," tambahnya.
Di sisi lain, APSyFI mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah memberikan perhatian pada sektor ini, salah satunya melalui kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBtu. Kendati demikian, industri saat ini masih berada dalam posisi menanti eksekusi di lapangan.
"Kami berterima kasih kepada Menteri ESDM yang sudah memberikan atensi lebih terhadap penurunan harga LNG sebesar US$13/MMBtu. Namun, saat ini kami masih menunggu realisasinya dari pihak PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk)," kata Farhan.
Farhan tidak menampik bahwa tantangan geopolitik global saat ini menjadi faktor utama yang mengubah peta bisnis di ekosistem TPT. Situasi yang tidak menentu membuat pelaku usaha kesulitan memproyeksikan arah industri ke depan.
“Karena itu, dukungan nyata dari pemerintah sangat krusial agar pelaku usaha TPT domestik mampu memiliki daya saing yang kuat di tengah ketidakpastian global,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, aktivitas manufaktur Indonesia pada Juni mengalami kontraksi. Penurunan permintaan menjadi penyebab. Pada Rabu (1/7/2026), S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur yang diukur dengan PMI untuk periode Juni ada di 46,9. Turun dari posisi Mei yang sebesar 50.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026 menjadi sinyal pelemahan yang perlu diwaspadai.
Menurut Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani, kontraksi ini mengonfirmasi bahwasanya industri manufaktur masih berada di bawah tekanan. Terlebih setelah PMI berada di level 49,1 pada April, sempat membaik ke level 50 pada Mei, namun kembali turun menjadi 46,9 pada Juni.
"Setelah pada Mei PMI sempat berada di level 50,0 atau tepat di ambang batas antara ekspansi dan kontraksi, penurunan cukup tajam pada Juni [terendah dalam satu tahun terakhir] menunjukkan bahwa proses stabilisasi yang sebelumnya mulai terlihat belum berlanjut menjadi pemulihan yang kuat," kata Shinta dalam keterangannya kepada Bloomberg Technoz, Kamis (2/7/2026).
"Maka kontraksi pada Juni menunjukkan tekanan yang kembali menebal, baik dari sisi permintaan, produksi, biaya, maupun keputusan operasional perusahaan," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan setidaknya terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya pelemahan di sisi industri manufaktur. Pertama, dari sisi permintaan.
Shinta bilang pesanan baru justru tercatat mengalami penurunan pertama kalinya dalam tiga bulan dengan laju penurunan tercepat dalam setahun. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli dan permintaan pasar sedang melemah, terutama di tengah kenaikan harga.
(ain)
