Pada dasarnya, produksi rokok golongan 1 menjadi yang paling elastis terhadap kenaikan tarif cukai. Dalam hal ini, konsumen rokok golongan 1 akan beralih pada rokok golongan 2 dan 3. Meski demikian, kenąikan konsumsi rokok golongan 2 dan 3 ini tidak mampu mengompensasi penerimaan CHT dari golongan 1.
Merespons hal tersebut, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai tren downtrading tersebut sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu tantangan utama dalam efektivitas kebijakan cukai.
“Hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah kecenderungan downtrading, di mana konsumen secara bertahap beralih ke produk dengan harga yang lebih rendah,” ujar Yusuf.
Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh kenaikan cukai dan gap tarif yang makin besar. Struktur dan tingginya tarif cukai mendorong pergeseran konsumen ke rokok yang lebih murah.
“Ketika ruang untuk produk dengan harga lebih rendah semakin terbuka, maka yang berpotensi terjadi adalah penguatan pergeseran konsumsi ke bawah. Ini bukan hanya soal akses, tapi soal arah struktur pasar,” jelasnya.
“Selama opsi produk murah tetap tersedia dan bahkan berkembang, maka kecenderungan downtrading akan terus berlanjut. Ini yang perlu menjadi perhatian dalam desain kebijakan cukai,” tambahnya.
Senada, Ekonom Universitas Airlangga, Rumayya Batubara, menilai fenomena downtrading dan pasar ilegal menjadi tantangan utama dalam desain kebijakan industri hasil tembakau (IHT) saat ini, terutama menimbang kebutuhan penerimaan negara.
“Dari sisi ekonomi, masalah terbesar adalah ketidakpastian regulasi, tekanan kenaikan cukai, downtrading ke produk murah, dan pasar ilegal,” ujarnya.
Dia menekankan kenaikan tarif, pengawasan, perlindungan pekerja, serta mitigasi dampak pada daerah sentra industri tembakau harus dirancang secara bertahap.
“Intinya arah risikonya jelas, bila tekanan IHT berlanjut, dampaknya bisa melebar dari PHK pabrik menjadi pelemahan konsumsi lokal, rantai pasok, dan ekonomi daerah sentra,” tambahnya.
Menurutnya, fenomena downtrading sendiri telah menjadi salah satu isu yang banyak disorot dalam kebijakan pengendalian tembakau, terutama di tengah disparitas harga antar segmen produk yang semakin lebar dalam beberapa tahun terakhir.
(lav)
