Ia juga mengingatkan pengembalian peran masing-masing lembaga tersebut juga dengan mempertimbangkan dampaknya kepada perekonomian nasional gitu.
Ia menambahkan, strategi yang ditempuh pemerintah maupun Bank Indonesia saat ini telah melalui pertimbangan masing-masing sesuai mandat institusi. Fase penataan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah memasuki penyusunan APBN 2027.
"Ini sebenarnya adalah fase penataan agar kita bisa masuk ke fase berikutnya. Setelah melewati global uncertainty, kita kembali menata kebijakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Kemenkeu mengonfirmasi penggunaan SAL pemerintah yang ditempatkan di perbankan telah diambil secara bertahap. Akan tetapi otoritas fiskal tidak memerinci kapan dan jumlah saldo yang diambil.
“Iya sudah diambil secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Perbendaharan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti ditemui di kantornya, Rabu (24/6/2026).
Adapun SAL yang dimiliki pemerintah sebelumnya mencapai Rp420 triliun. Sebanyak total Rp300 triliun telah ditempatkan di perbankan secara bertahap sejak September 2025. Sementara sisanya sebanyak Rp120 triliun ditempatkan di Bank Indonesia (BI).
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap SAL pemerintah yang ditempatkan di perbankan tidak ditarik oleh otoritas fiskal. OJK mengakui likuiditas sebesar Rp300 triliun di perbankan itu dikabarkan akan ditarik oleh pemerintah secara bertahap.
(ell)
