“Kemudian juga masyarakat miskin dan UMKM itu masih bisa menggunakan CNC tadi. Dia tinggal mengubah dari LPG 3 Kg ke CNG. Jika itu memungkinkan akan lebih tepat, migrasi LPG ke CNG dibandingkan menjadi kompor listrik,” kata Fahmy ketika dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah membatalkan program konversi kompor listrik pada 2027 yang direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar tersebut.
Fahmy memandang program tersebut hanya sekadar pemborosan anggaran negara, yang dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya.
Dia juga tidak masalah jika pada tahap awal Indonesia harus mengimpor tabung CNG 3 Kg dari China, selama pemerintah dapat menyerap teknologi yang digunakan dan memproduksinya sendiri di dalam negeri.
“Itu hanya pemborosan besar-besaran dari APBN yang sesungguhnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi sebaiknya kompor listrik, karena pernah gagal juga, sebaiknya itu dibatalkan. Fokus saja pada konversi CNG tadi,” tegas Fahmy.
Baru-baru ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji penggunaan tabung CNG tipe 4, yakni tabung dengan bahan plastik atau polimer dan dibungkus dengan komposit atau carbon fiber serta fiberglass untuk digunakan sebagai bahan tabung CNG 3 kg.
Pengembangan tabung CNG dengan volume 3 kg tersebut diklaim memakan waktu 3 bulan, setelah itu produksi tabung CNG 3 kg bakal dimasifkan sehingga dapat segera digunakan masyarakat.
Kementerian ESDM juga memastikan penggunaan CNG dalam tabung 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan penggantian kompor.
Dengan begitu, kompor LPG yang saat ini digunakan masyarakat dapat langsung menggunakan CNG.
Nantinya masyarakat tak perlu menyesuaikan kompor yang dimiliki dengan memasang pengonversi (converter) atau alat lainnya.
Dalam perkembangannya, Kementerian ESDM berencana mengimpor tabung CNG 3 kg tersebut dari China, untuk tahap awal pengembangannya. Saat ini, pengujian tabung dilakukan di China dan bakal dilakukan di Tanah Air.
Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa program kompor listrik yang dicanangkan berjalan pada 2027 memiliki anggaran anggaran khusus mencapai Rp815,56 miliar.
Bahlil menambahkan kompor listrik tersebut akan menggunakan model dan teknologi terbaru. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efisiensi energi masyarakat dengan kualitas alat yang lebih mumpuni.
"Sebenarnya dahulu sudah pernah mau diimplementasikan. Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang makin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," kata Bahlil saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan efektivitas dari pembaruan perangkat memasak tersebut.
Pemerintah ingin memastikan transisi teknologi ini memberikan dampak yang signifikan bagi pengguna.
"Nah, kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," tambah Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan program ini masih dalam tahap penggodokan intensif.
Pemerintah saat ini sedang melakukan penghitungan dan kajian mendalam bersama sejumlah pihak terkait.
"Belum sejauh itu, kompor listrik itu baru mau dikonsepkan dulu. Kita masih berhitung, makanya tadi anggaran memang sudah ada indikatornya. Namun, kita baru mau diskusi dengan Bappenas, karena sekarang paralel sedang melakukan kajian untuk konversi kompor listrik," ujar Eniya.
Ihwal teknis penyaluran dan wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas, kementerian belum menetapkan keputusan final.
Akan tetapi, Eniya memberikan bocoran mengenai kriteria wilayah potensial yang diprioritaskan, salah satunya adalah daerah yang memiliki pasokan listrik melimpah dan stabil.
Adapun, pada 2025 konsumsi LPG 3 Kg tercatat sebesar 8,5 juta ton. Besaran tersebut melonjak tinggi dibandingkan dengan kuota subsidi yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta ton, tetapi lebih rendah dari kuota revisi sebesar 8,54 juta ton.
(azr/wdh)
