Untuk, dia mendorong agar pemerintah mengevaluasi manajemen kelistrikan dan tata kelola energi primer. Terlebih, sekitar 68,16% listrik nasional berasal dari batu bara dan mayoritas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar dimiliki oleh swasta.
Dengan begitu, dia menilai keandalan sistem kelistrikan Indonesia tersandera pasar batu bara yang dikuasi segelintir pemain, sementara badan usaha milik negara (BUMN) yang turut memasok batu bara hanya PT Bukit Asam (Persero) Tbk. atau PTBA.
Kondisi kekurangan pasokan yang terjadi, kata Ishak, menunjukan pemerintah tidak dapat mengendalikan penjualan batu bara untuk kebutuhan domestik.
Dia menilai kondisi tersebut terbukti dengan tidak efektifnya instrumen denda dalam aturan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).
“Karena itu, selama struktur ini tidak dibenahi, termasuk penegasan bahwa listrik dan batu bara sebagai komoditas vital adalah hak hajat orang banyak yang pengelolaannya semestinya dikuasai negara untuk rakyat, krisis serupa akan terus berulang meski cadangan batu bara nasional berlimpah,” ujar Ishak.
Lebih jauh, Ishak memandang kondisi pemadaman bergilir tersebut dapat diantisipasi, sebab sudah terdapat preseden pada Januari 2022, ketika PLTU mengalami kekurangan pasokan batu bara dan pemerintah harus menahan ekspor komoditas tersebut.
Dia menyatakan tidak direvisinya harga batu bara DMO untuk sektor kelistrikan sebesar US$70/ton menjadi penyebab utama pasokan batu bara PLN seret, sebab penambang berpotensi lebih memilih mengekspor pasokannya.
“Akibatnya penambang lebih memilih mengekspor dan rela membayar denda ketimbang memasok ke PLN. Keterlambatan persetujuan RKAB 2026 dan pemangkasan kuota produksi nasional menjadi sekitar 600 juta ton, ikut mendorong defisit pasokan ke PLN sekitar 20 juta ton,” ujar Ishak.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM per April 2026, produksi listrik Pulau Jawa—Bali mencapai 87,43 terawatt hour (TWh) .
Dari besaran itu, PLTU batu bara mendominasi produksi listrik di Jawa—Bali dengan porsi 71% dari total produksi listrik.
Setelah itu, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) memiliki porsi sebesar 16,6% dari total produksi listrik.
Kemudian, pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) memiliki porsi sekitar 10,01% dari total produksi listrik. Di sisi lain, masih terdapat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan porsi 2,34%.
Lebih lanjut, sepanjang Januari hingga Maret 2026 daya mampu pasok (DMP) sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (Jamali) mencapai 35,67 GW.
Beban puncak tertinggi tercatat sebesar 32,7 GW. Sementara itu, cadangan operasi mencapai 2,97 GW atau setara 9,1% cadangan operasi.
Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total kebutuhan batu bara untuk PLTU milik PLN dan swasta mencapai 152,54 juta ton.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah telah memberikan penugasan DMO kepada perusahaan-perusahaan batu bara sebesar kurang lebih 190 juta ton dengan kuota untuk PLN sebesar 154 juta ton.
Kendati demikian, realisasi di lapangan belum berjalan mulus, PLN masih kekurangan 20 juta ton batu bara untuk pasokan mereka tahun ini.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026)
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa telah diminimalisir.
Dia mengungkapkan hal tersebut terjadi usai terdapat satu PLTU besar yang kembali beroperasi, dari total dua PLTU yang mengalami gangguan.
“Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” kata Darmawan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
(azr/wdh)
