Malahan, Laporan Manajemen Risiko PLN kuartal II-2024 mengidentifikasi HOP batu bara per Mei 2024 berada di level 7,3 atau dalam kondisi emergency di sebagian PLTU.

Biasanya, pemerintah dan PLN menetapkan level 25 HOP sebagai batas standar pembangkit batu bara.

Konsekuensinya, biaya energi primer untuk menggantikan stok batu bara yang seret dan ToP PLTU Jawa 7 mencapai Rp1,89 triliun pada periode tersebut.

Permasalahan yang sama juga terjadi di PLTU Nagan Raya 3—4 dengan kerugian Rp754 miliar.

Temuan ihwal kendala pasokan batu bara itu menjadi bagian dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi penyediaan tenaga listrik di PLN.

Hasil pemeriksaan badan audit negara itu memiliki Nomor 35/T/LHP.DJPKN-VII/PBN.02/07/2025. Audit itu bertarikh 29 Juli 2025.

Auditor BPK yang dipimpin Dwita Pradana saat itu mewanti-wanti kondisi berulang pasokan batu bara yang seret dapat mengakibatkan pemadaman listrik.

“Apabila pembangkit lain tidak dapat menggantikan maka akan terjadi pemadaman di sistem kelistrikan,” dikutip dari dokumen audit BPK yang ditandatangani Dwita, Selasa (23/6/2026).

Bloomberg Technoz telah meminta konfirmasi ihwal pasokan batu bara yang seret itu ke Direktur Utama PLN Darmawan Prajodjo, Direktur Manajemen Pembangkit PLN Rizal Calvary Marimbo dan Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto. Hanya saja, permohonan konfirmasi tidak ditanggapi sampai berita tayang.

Permohonan konfirmasi juga diajukan ke Komisaris PLN EPI Anggawira. Dia meminta pertanyaan diarahkan ke Corporate Secretary PLN EPI Mamit Setiawan.

Anggawira saat ini merangkap Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas.

Dia juga menjadi komisaris di PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), kongsi Grup Bakrie dan Salim yang mengendalikan salah satu tambang batu bara termal terbesar di dunia, Kaltim Prima Coal dan Arutmin.

DMO Seret 

Seiring dengan pasokan DMO yang macet, realisasi capacity factor (CF) PLTU pada sistem Jawa—Madura—Bali (Jamali) hanya mencapai 68,56% pada 2023.

Persentase CF memperlihatkan perbandingan antara kapasitas produksi rata-rata dalam megawatt (MW) selama periode tertentu terhadap kapasitas pembangkit terpasang.

Sementara itu, CF PLTU Jawa 7 berada di kisaran 46,5%-85,23% selama 2023 sampai dengan Mei 2024. Pengelola PLTU Jawa 7 — PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, kesulitan mengikat kontrak jual beli batu bara jangka panjang dengan pemasok dan penambang.

Persoalan yang sama turut dihadapi PLN EPI yang juga bertugas untuk mengamankan pasokan batu bara untuk pembangkit yang dikelola swasta atau IPP.

Konsekuensinya, pasokan batu bara untuk PLTU Jawa 7 diisi dengan pembelian di pasar spot dan lewat kontrak jangka pendek.

Adapun, mayoritas saham pembangkit PLTU Jawa 7 dipegang China Shenhua Energy Company Limited (70%) dan PT PJB Investasi (30%). Perusahaan yang disebut terakhir merupakan kendaraan investasi PLN.

Menurut klarifikasi Direktorat Batubara PLN EPI yang diterima auditor BPK, pemasok batu bara yang sudah diberikan penugasan lebih memilih untuk melaksanakan kontrak secara bertahap setiap tahunnya dibandingkan menjalin kontrak pasokan batu bara jangka panjang.

Alasannya, harga wajib pasok dalam negeri tidak menguntungkan di level US$70 per ton.

Belakangan, PLN EPI mengambil batu bara dari pemasok PLTU milik PLN untuk menambal defisit pasokan di PLTU Jawa 7, sebagian dari PLTU Paiton 1-2. Hanya saja, PLN EPI belum sepenuhnya mengikat kontrak pengadaan batu bara dengan PT KPC, PT BA, PT TIA, PT IPC dan PT MIP.

“Memang benar masalah DMO tidak sepenuhnya lancar,” kata Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Singgih sebelumnya menjabat sebagai komisaris PLN EPI periode 2024-2025. Dia juga sempat mengawasi bisnis pengadaan batu bara PLN saat menjabat komisaris di PT PLN Batubara pada 2021.

Singgih membeberkan banyak perusahaan batu bara justru menjual batu bara dalam posisi rugi dengan kebijakan harga wajib pasok saat ini.

Dia mengusulkan pemerintah merevisi besaran harga wajib pasok batu bara domestik untuk menjaga pasokan ke PLTU. Dia beralasan harga yang berlaku saat ini tidak lagi mencerminkan ongkos produksi penambang.

“Selain pemenuhan DMO, memang kondisi kelistrikan saat ini juga dipengaruhi akibat keterlambatan keputusan RKAB,” kata Singgih.

Bloomberg Technoz mencoba menghubungi sejumlah pengurus Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) yang menaungi perusahaan tambang batu bara ihwal keengganan berkontrak jangka panjang dengan PLN EPI dan IPP. Permohonan konfirmasi tidak ditanggapi.

Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen menambahkan faktor keterlambatan penerbitan RKAB pada paruh pertama 2026 ikut menekan pengiriman batu bara ke PLTU yang sudah terlanjur macet. Situasi itu menimbulkan kebingungan di antara penambang untuk memasok batu bara ke pembangkit.

“Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi maka pengiriman batu bara DMO juga terganggu,” kata Ardhi.

Bergilir Padam 

PLN mulai menerapkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa awal bulan ini. Saat itu, manajemen PLN beralasan terjadi permasalahan teknis pada pembangkit besar di sistem Jamali.

Gelombang pemadaman listrik awal bulan itu tetap berlanjut sampai saat ini kendati manajemen PLN belakangan menegaskan telah mengendalikan persoalan defisit setrum tersebut.

“Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” kata Darmawan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).

Darmawan menegaskan pasokan batu bara kualitas medium yang dibutuhkan PLTU perseroan dan swasta mulai mengalir, sehingga memperkuat ketahanan dan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Selain itu, dia menyatakan bakal melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara dan memperkuat pembangkit perseroan serta pihak swasta.

“Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir,” tegasnya.

Beberapa PLTU besar yang telah menerima pasokan batu bara tambahan pada periode ini di antaranya PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai PLTU Suralaya 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9, PLTU Jawa 10 dan PLTU Indramayu yang mendukung sistem di Jawa Bagian Barat.

Sementara itu, beberapa PLTU lainnya di Jawa Bagian Timur yang mendapat tambahan pasokan batu bara di antaranya PLTU Paiton 1, PLTU Paiton 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-Awar.

Belakangan, Kementerian ESDM membeberkan dua pembangkit PLTU Batu Bara sempat mengalami gangguan yakni PLTU Cilacap 1 dan PLTU Cilacap 4 atau 3A. Gangguan dua PLTU itu ditenggarai menyebabkan daya setrum di sistem Jamali lumpuh.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno mengatakan kedua pembangkit batu bara itu sempat memasuki masa perawatan. 

“Insyaallah sudah enggak ada masalah kira-kira. Sebenarnya maintenance sih,” kata Tri kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (22/6/2026).

Bloomberg Technoz mengajukan konfirmasi lain ihwal kepatuhan penambang untuk memenuhi kewajiban DMO kepada Tri yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara. Apalagi, harga batu bara di pasar global ikut tersulut perang Iran awal tahun ini.

Harga kontrak berjangka batu bara Newcastle Australia untuk Juni naik menjadi US$148,75 per ton pada awal bulan ini, level tertinggi untuk kontrak bulan terdekat sejak Agustus 2024. Hanya saja, permohonan konfirmasi tak kunjung ditanggapi Tri.

Pemadaman listrik bergilir bulan ini mengindikasikan PLN dan otoritas setrum kecolongan memastikan ketersediaan batu bara untuk pembangkit. Padahal, sinyal ketimpangan harga wajib pasok domestik dengan harga batu bara di pasar global sudah kelihatan sejak awal tahun. 

— Dengan asistensi Azura Yumna Ramadani Purnama

(naw/wdh)