Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik Budi Waseso menyebut penindakan terhadap mafia beras yang menjadi salah satu penyebab lonjakan harga komoditas tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif.
Menurut Buwas, demikian sapaan akrabnya, tujuan dari penindakan terhadap para pelanggar hukum pada dasarnya adalah membuat mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dia menilai penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan di penjara selama ini tak membuat mafia beras jera.
"Jadi, percuma ditahan atau ditangkap, tetapi persoalannya tidak selesai. Malah mungkin jadi makin berkembang. Itu nggak menyelesaikan masalah," katanya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Lebih lanjut, terkait dengan upaya pemberantasan mafia beras, Buwas menyebut itu di luar kewenangan Bulog dan menjadi tanggung jawab dari Satgas Pangan. Pihaknya hanya bisa berpaya mendistribusikan beras operasi pasar seefisien mungkin atau menjalankan program Stabiltas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dengan baik.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memangkas rantai penyaluran beras yang masih terlalu panjang. Sebab, hal tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau mafia beras.
"Satgas Pangan juga ikut terjun ke lapangan mengawasi, termasuk mengawasi beras-beras operasi pasar yang kita turunkan ke pasar dan ritel modern," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Buwas menyatakan bahwa harga beras pada awal tahun ini cenderung masih tinggi karena permintaan dan pasokan yang tidak berimbang. Oleh karena itu, kata dia dilakukan intervensi operasi pasar ke pasar ritel dan distributor.
"Untuk operasi beras baru dan sebagian besar adalah beras impor premium beras bagus, impor premium harganya medium ini harus betul-betul batasannya HET [harga eceran tertinggi] paling tinggi Rp 9.450 sampai ke konsumen. Saya betul-betul kemarin saya serius jangan sampai beras ini hilang," katanya.
(rez/frg)
