Ia menegaskan program MBG dilandasi tujuan untuk mengatasi persoalan akses terhadap makanan bergizi yang masih dihadapi sebagian masyarakat Indonesia. Menurutnya, pemerintah memiliki data yang menunjukkan masih banyak kelompok rentan yang membutuhkan intervensi gizi.
Agustina menyebut kelompok tersebut antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga masyarakat di wilayah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Data mengenai kebutuhan intervensi gizi tersebut juga tersedia di Kementerian Kesehatan.
“Memang situasi kita masih banyak rakyat yang secara data menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap makanan yang bergizi. Datanya pun di Kemenkes ada, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya,” katanya.
Meski demikian, BGN mengakui tidak semua kelompok masyarakat harus menjadi sasaran program secara permanen. Pemerintah saat ini tengah melakukan refocusing atau penajaman penerima manfaat agar intervensi gizi lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Agustina mencontohkan, beberapa kelompok usia yang telah melewati masa kritis intervensi gizi untuk mendukung perkembangan otak dan peningkatan kemampuan kognitif kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas utama. Selain mempertimbangkan efektivitas program, langkah tersebut juga dilakukan karena keterbatasan anggaran negara.
“Hanya beberapa hal mungkin memang tidak perlu lagi, karena secara teknis sudah lewat usia intervensi gizinya untuk konteks peningkatan IQ dan sebagainya. Keuangan kita juga terbatas, kita harus memilih,” ujar Agustina.
Karena itu, BGN memastikan evaluasi dan penajaman sasaran program akan terus dilakukan. Namun, lembaga tersebut menegaskan program MBG tetap dijalankan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan.
(dec)
