“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar [daya] di bawah 900 kWh [kilowatt hour]. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah memang berencana mengebut proyek konversi kompor listrik untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 Kg.
“Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik itu bisa mengantikan kompor dari LPG, sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG, subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi, sehingga APBN kita lebih stabil,” kata Brian kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).
Lebih lanjut, dia menyatakan Kemendiktisaintek bakal mendukung kajian percepatan konversi kompor gas ke kompor listrik tersebut.
“Kita mendukung hasil-hasil kajian, kita percepat, kajian-kajian, penelitian penelitian terkait tiga hal tadi, itu kita akan dikoordinasikan oleh Bapak Menteri ESDM. Sementara begitu,“ tegasnya.
Sekadar catatan, Dewan Energi Nasional (DEN) pernah mengumumkan pemerintah berencana membagikan kompor listrik yang akan dimulai sebanyak 500.000 unit pada 2024, dengan target mencapai 700.000 rumah tangga (RT) pada 2025, yang menyasar masyarakat kelas atas.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, wacana transisi ke kompor listrik atau kompor induksi oleh Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) tercatat mulai digemakan secara masif sejak 2021 melalui program 1 juta kompor listrik dan berlanjut dengan uji coba (piloting) serta sosialisasi pada 2022.
Namun, program pengalihan dari LPG 3 Kg ke kompor listrik ini akhirnya resmi dibatalkan pada September 2022.
Alasan utama pembatalan dan kegagalan kelanjutan program tersebut pada saat itu adalah untuk menjaga kenyamanan dan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai baru saja berada dalam tahap pemulihan pascapandemi Covid-19.
Selain itu, program tersebut memicu penolakan dan keberatan dari parlemen serta sebagian masyarakat terkait dengan aspek kesiapan daya listrik rumah tangga berpenghasilan rendah.
(smr/wdh)
