"Karena sudah ada SK, maka investornya ini taruh [menggadaikan] di bank," tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat menyuntikkan modal pendukung demi memastikan operasional pemenuhan gizi di wilayah terpencil tetap berjalan.
Kelebihan pada 3T ini mempengaruhi jumlah titik SPPG nasional, yang menurut Zulhas awalnya hanya direncanakan sebanyak 21.000 titik yang tersebar di Indonesia.
“Ini yang perlu penataan dan penggunaan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 titik. Tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.870 titik,” tambahnya.
Dia menambahkan, berdasarkan laporan Kepala BGN yang Baru, Nanik S Deyang, dengan kelebihan 6.870 titik ini, negara telah melakukan pemborosan Rp1 triliun per bulan.
“Kalau 6.870 titik [kelebihan] pengeluar lebih Rp1 triliun, ini pemborosan. Setahun bisa Rp12 triliun,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan adanya potensi penyesuaian berupa pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program MBG.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah sebuah pemangkasan paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang lebih cermat di lapangan. Prasetyo juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program MBG.
Untuk memastikan efisiensi anggaran negara, Kementerian Sekretariat Negara akan terus berkoordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional),” tambahnya.
Melalui sinkronisasi data dan penataan SPPG—terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)—pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat target.
“Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelas Prasetyo.
(ain)
