Melalui sinkronisasi data dan penataan SPPG—terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)—pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat target.
“Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelas Prasetyo.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun pada tahun ini.
Adapun, penyesuaian pagu anggaran dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan dana program lebih efektif dan efisien.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kendati demikian, Purbaya belum memerinci bentuk efisiensi tambahan yang akan diterapkan pemerintah. Ia menegaskan Presiden tetap menginginkan program MBG berjalan optimal untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah. Di sisi lain, realisasi anggaran program tersebut hingga April 2026 telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari total pagu.
Hingga akhir April 2026, jumlah penerima manfaat program MBG tercatat mencapai 61,96 juta orang yang dilayani melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
(ain)
