Budi juga meluruskan anggapan yang selama ini menyebut Minyakita sebagai minyak goreng bersubsidi. Kata dia, Minyakita merupakan bagian dari skema Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan produsen memenuhi kebutuhan pasar domestik sebelum melakukan ekspor.
“Saya sampaikan, Minyakita itu bukan minyak subsidi. Minyakita itu minyak DMO, Domestic Market Obligation. Ketika perusahaan mau ekspor, harus DMO dulu, harus menyediakan Minyakita. Jadi sekali lagi bukan minyak subsidi,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah membuka peluang diversifikasi bantuan pangan sesuai kondisi pasokan dan harga komoditas di tingkat produsen.
Di mana, jika harga telur atau ayam mengalami penurunan akibat kelebihan pasokan, komoditas tersebut dapat diserap untuk program bantuan pangan maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bantuan pangan pun nanti bisa bervariasi. Misalnya telur lagi turun, bisa saja telur untuk bantuan pangan. Kemudian juga yang nanti kerja sama dengan MBG, tidak hanya telur. Komoditas yang harganya turun, misalnya ayam, juga bisa diserap,” ujarnya.
Distribusi Diperkuat untuk Jaga Harga
Kebijakan pengalihan seluruh pasokan Minyakita ke pasar rakyat dilakukan di tengah upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng. Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter berdasarkan regulasi Kementerian Perdagangan.
Pemerintah juga telah memperkuat tata kelola distribusi Minyakita melalui aturan yang mewajibkan produsen menyalurkan sedikitnya 35% alokasi DMO Minyakita melalui Bulog dan ID FOOD guna memperluas jangkauan distribusi hingga ke berbagai daerah.
Langkah tersebut diambil setelah harga Minyakita beberapa kali bergerak di atas HET akibat persoalan distribusi.
Pada Mei 2026, Menteri Perdagangan mencatat harga Minyakita secara nasional berada di kisaran Rp15.900 per liter, sedikit di atas HET namun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sempat mencapai Rp16.800 per liter.
Selain memastikan pasokan tersedia di pasar rakyat, pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan Minyakita guna mencegah praktik penjualan di atas HET maupun pelanggaran lainnya.
(ain)
