Para pejabat setempat melaporkan ribuan penangkapan, penuntutan, dan deportasi yang terkait dengan tindakan keras tersebut.
“Upaya Kamboja telah gagal di bidang-bidang utama, baik dalam menyelidiki dan menutup beberapa kompleks penipuan online paling terkenal di seluruh negeri maupun dalam melindungi dan membantu para korban yang berhasil melarikan diri,” kata Amnesty dalam laporannya yang dirilis Senin.
Chhay Sinarith, yang juga menjabat sebagai ketua Sekretariat Komisi Pemberantasan Kejahatan Teknologi, belum segera menanggapi permintaan komentar.
Cara ini menargetkan industri cyberfraud yang telah mengubah sebagian wilayah Asia Tenggara menjadi pusat online scam yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun.
Kamboja, bersama Myanmar dan Laos, telah menjadi pusat kompleks penipuan di mana pekerja yang diperdagangkan sering dipaksa untuk melakukan skema penipuan yang menargetkan korban di seluruh dunia.
“Kami masih menganggap sebagian besar tindakan penindakan mereka sebagai tindakan yang bersifat performatif, di mana mereka mungkin memberi tahu orang-orang kunci di dalam pusat penipuan sebelum penggerebekan, sehingga mereka sebenarnya tidak menangkap para pelaku utama,” kata Julia Dickson, peneliti di Program Intelijen, Keamanan Nasional, dan Teknologi di CSIS.
“Kami telah melihat banyak pergerakan di dalam Kamboja, mungkin lebih banyak berpindah dari kompleks-kompleks besar di zona perbatasan ke kompleks-kompleks yang lebih kecil yang lebih sulit dilacak di kawasan perkotaan, atau sekadar pindah ke tempat lain.”
Walau Amnesty mengakui bahwa ribuan orang tampaknya telah melarikan diri atau dibebaskan selama kampanye tersebut, organisasi itu menyatakan bahwa banyak di antara mereka kemudian diperlakukan sebagai pelanggar imigrasi, bukan sebagai korban.
Kelompok tersebut mengatakan para penyintas sering kali bergantung pada lembaga amal, penduduk setempat, dan kedutaan asing untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan bantuan dalam meninggalkan negara tersebut.
Perdana Menteri Hun Manet meluncurkan kampanye nasional pada bulan Juli, menggambarkan jaringan penipuan sebagai ancaman bagi perekonomian resmi Kamboja.
Amnesty mengatakan upaya tersebut membuahkan hasil, namun menyimpulkan bahwa kegagalan sistemik, penyelidikan yang tidak memadai, dan perlindungan korban yang lemah memungkinkan sebagian besar industri ini tetap bertahan.
Terdapat sinyal bahwa beberapa orang yang melarikan diri dari area kompleks atau dibebaskan kembali menjadi korban perdagangan manusia di dalam Kamboja, kata Dickson.
“Anda melihat orang-orang membanjiri jalanan di Kamboja saat razia berlangsung; semua orang ini tidak punya tempat untuk pergi, tidak punya cara untuk kembali, jadi mereka berakhir, sebagian dengan sukarela, seringkali tidak sukarela, di kompleks lain.”
Stephanie Baroud, analis intelijen kriminal di unit perdagangan manusia dan penyelundupan migran di Interpol di Lyon, Prancis, mengatakan ada tanda-tanda bahwa kompleks penipuan di Kamboja terpecah menjadi operasi-operasi yang lebih kecil, termasuk di daerah pemukiman.
“Apakah tindakan keras ini telah mengakhiri masalah? Tampaknya tidak. Berbagai pusat penipuan itu masih ada. Mereka bermunculan di tempat-tempat lain,” ucap dia.
“Menutup sebuah pusat penipuan tidak selalu berarti membongkar infrastruktur yang ada di baliknya,” ucap dia. “Risiko menjadi korban kembali dan diperdagangkan lagi tetap ada, terutama dalam konteks tindakan keras seperti ini.”
(bbn)
