Kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi tersebut dihitung dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$65 per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Rp16.700/US$.
Pada 2027, Kementerian ESDM mencanangkan penjualan listrik subsidi sebesar 83,66 terra watt hour (TWh) dan penjualan listrik nonsubsidi sebesar 265,12 Twh.
Untuk jumlah pelanggan, penjualan listrik bersubsidi ditargetkan menjangkau 45,91 juta pelanggan pada 2027. Sedangkan pelanggan non-subsidi, pada tahun depan ditargetkan mencapai 56,98 juta.
Adapun, sepanjang Januari–April 2026 dana kompensasi dan subsidi energi yang terealisasi telah mencapai Rp59,93 triliun dari total alokasi Rp245,58 triliun.
Untuk kompensasi energi, telah terealisasi sebesar Rp29,74 triliun sepanjang Januari–April 2026. Pada periode yang sama, subsidi energi telah terealisasi Rp30,19 triliun.
Sekadar catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan belanja subsidi dan kompensasi hingga 30 April 2026 mencapai Rp153,1 triliun atau meningkat 223,1%.
Hal itu terjadi di tengah konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia khususnya Brent yang melambung mencapai US$111,28/barel.
Secara terperinci Purbaya memaparkan belanja subsidi per April 2026 mencapai Rp74,9 triliun sedangkan pembayaran kompensasi sebesar Rp78,2 triliun.
“Belanja subsidi kompensasi untuk menjaga diri beli masyarakat, ya kita bayar dengan sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina. Sekarang sudah betul kan, Januari, Februari, Maret itu selalu kita bayar, subsidi harus semuanya penuh, tapi untuk kompensasinya kita bayar 70%, 70%, 70%,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026) malam.
Dengan skema tersebut, Purbaya menyebut kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sehingga, ketika Pertamina ingin menambah impor minyak dengan harga yang lebih tinggi, perusahaan migas pelat merah tersebut tidak pernah lagi meminta anggaran ke pemerintah.
Dalam paparannya, Purbaya mengatakan realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) per April 2026 mencapai 4,7 juta kiloliter atau tumbuh 8,2% dibandingkan tahun lalu atau year on year (yoy). Sementara LPG 3 Kg sebanyak 2.152 juta Kg atau tumbuh 3,7% yoy.
Listrik bersubsidi naik 2,2% yoy atau 42,9 juta pelanggan, pupuk subsidi naik 25,2% menjadi 2,9 juta ton, serta debitur KUR naik 1,4% menjadi 1,54 juta debitur.
“Jadi kita tidak ragu-ragu membelanjakan uang untuk mendukung masyarakat,” jelasnya.
Kementerian Keuangan menyebut realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran uang muka subsidi pupuk, peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik.
(azr/ros)
