Meski demikian, tidak ditemukan indikasi pelanggaran aturan ekspor AS. Sebagian besar institusi mengakses teknologi Nvidia melalui penyewaan daya komputasi dari pusat data atau layanan pihak ketiga, bukan membeli chip secara langsung.
Analis Bloomberg Economics Michael Deng menilai kapasitas tersebut tetap signifikan untuk kebutuhan tertentu. “Server seperti itu cukup untuk mengambil salah satu model AI open-weight terdepan di China dan mengadaptasinya untuk aplikasi militer seperti pengembangan senjata otonom atau operasi siber,” kata Deng.
Temuan ini juga menyoroti celah dalam aturan ekspor AS, karena akses komputasi jarak jauh tidak dianggap sebagai ekspor selama chip tetap berada di luar wilayah China.
Isu tersebut berpotensi memicu tekanan baru dari Kongres AS setelah pemerintahan Presiden Donald Trump kembali membuka penjualan H200 kepada pembeli China yang lolos verifikasi. Nvidia membantah kekhawatiran tersebut.
“China memiliki lebih dari cukup chip domestik untuk seluruh aplikasi militernya. Sangat tidak masuk akal jika militer China bergantung pada beberapa lusin GPU bekas,” kata juru bicara Nvidia.
Namun, peneliti American Enterprise Institute Ryan Fedasiuk menilai institusi militer China masih memburu chip Nvidia karena belum ada alternatif lokal yang mampu menandingi performa dan ketersediaannya.
“Pertanyaannya bukan apakah PLA ingin bergantung pada Nvidia, melainkan apakah mereka punya pilihan lain,” kata Fedasiuk.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS Brian Mast juga menegaskan Washington tidak ingin teknologi AI canggih digunakan oleh militer China. “Kami tahu pasti bahwa kami tidak ingin teknologi itu sampai ke pengguna akhir militer China.”
(mef/wep)
