Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan UMKM masih menjadi fondasi penting perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global saat ini.
“Melalui BRI dan bank-bank lainnya, pemerintah terus berusaha memberikan akses permodalan dan keuangan kepada para UMKM kita,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, kolaborasi antar kementerian, lembaga keuangan, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi harus terus diperkuat agar pelayanan dan pemberdayaan terhadap UMKM dapat berjalan lebih optimal.
Muhaimin juga menilai Bali berhasil membangun ekosistem UMKM yang kuat sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan sektor usaha rakyat.
Selain dukungan pembiayaan, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global.
“UMKM tidak sekadar difasilitasi, tetapi juga harus tumbuh dengan kemampuan riset. Kampus diharapkan membuka akses riset yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk menelusuri langkah sukses,” tambah Muhaimin.
Sapa UMKM Disiapkan Jadi Layanan Terpadu Digital
Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pelayanan terpadu berbasis digital bernama “Sapa UMKM”. Platform ini dirancang menjadi layanan satu pintu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelaku usaha di Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa melalui platform tersebut, UMKM nantinya dapat mengakses layanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan usaha dalam satu sistem yang terintegrasi.
“Dalam sistem ini, seluruh UMKM di Indonesia nantinya bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan hingga pendampingan usaha dalam satu platform,” ujar Maman Abdurrahman.
Menurut Maman, saat ini platform Sapa UMKM telah memasuki tahap uji coba ketiga. Sebagian besar modul layanan juga disebut sudah siap digunakan untuk mendukung transformasi layanan UMKM secara nasional.
Pemerintah berharap digitalisasi layanan tersebut mampu mempercepat akses pemberdayaan usaha kecil sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.
Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai program akad massal KUR menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 13 subsektor ekonomi kreatif yang telah masuk ke dalam skema pembiayaan KUR dari total 21 subsektor ekonomi kreatif nasional.
Selain akses modal, pemerintah juga terus mendorong penguatan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI bagi pelaku ekonomi kreatif. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus memperkuat akses pembiayaan.
Sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM, BRI terus memperluas penyaluran pembiayaan produktif melalui program KUR di seluruh Indonesia.
Hingga April 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp65,95 triliun kepada sekitar 1,3 juta debitur. Mayoritas penyaluran tersebut difokuskan pada sektor produksi dengan porsi mencapai 66,47 persen.
Sektor produksi yang menjadi prioritas meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan BRI akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM.
“BRI terus berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM agar mampu tumbuh lebih kuat dan naik kelas. Melalui dukungan pada program Akad Massal KUR ini, kami berharap para pelaku usaha, khususnya di sektor ekonomi kreatif, dapat meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Akhmad.
Menurutnya, KUR menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia.
“KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI untuk mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif. BRI senantiasa memperluas akses permodalan yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah,” tambah Akhmad Purwakajaya.
Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha, program pemberdayaan UMKM diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
BRI optimistis pelaku UMKM Indonesia, khususnya di sektor ekonomi kreatif, mampu tumbuh lebih kompetitif, inovatif, dan memiliki daya saing di pasar global seiring semakin luasnya akses pembiayaan dan penguatan ekosistem usaha.
(tim)
