“Ekspor ke Amerika misalnya harganya di sini berapa, cuma seperempat atau sepertiga harga yang di Amerika. Jadi income-nya lebih rendah kan, nilai ekspornya juga lebih rendah di sini. Jadi saya rugi banyak itu,” katanya.
Selain itu dia mencontohkan salah satu perusahaan yang mengirimkan barang dan dicatatkan dengan total nilai sebesar US$2,6 juta di Indonesia namun di Amerika Serikat tercatat sebesar US$4,2 juta, artinya data tersebut 57% lebih rendah.
“Ada yang lebih gila lagi, ya. Ini satu perusahaan lagi impornya US$1,44 juta. Dari sini ekspornya, di sana US$4 juta. Jadi perubahan harganya itu 200%. Itu mereka enggak tahu kita bisa deteksi kapal per kapal,” katanya.
Purbaya juga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan analisis sejak tiga bulan yang lalu. Tim tersebut termasuk kejaksaan dan BPPK yang menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang.
“Kalau sekarang bentuknya begitu kan berarti praktik biasa. Kami tunggu laporan seperti apa tapi tim sudah jalan 2-3 bulan lalu,” katanya.
Perkuat Dugaan Prabowo
Sementara itu, Purbaya menyebut jika hal tersebut memperkuat dugaan Prabowo bahwa praktik underinvoicing memang terjadi di Indonesia dengan data yang cukup kuat.
“Dan itu dampaknya akan bagus kepada pajak, ekspor kita, dan bagi perusahaan yang listing ke bursa, itu akan berdampak ke nilai perusahaan itu,” katanya.
Menurut Purbaya kenaikan ini mungkin akan terjadi karena potensi kecurangan oleh pemilik dapat dibatasi sehingga keuntungan akan masuk ke perusahaan secara berlipat-lipat.
Sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa pembentukan badan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan untuk menghindari potensi underinvoicing yang kerap terjadi dalam praktek ekspor-impor SDA.
“Jadi lembaga yang dibentuk Presiden ini menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kalau Anda tanya saya untung apa enggak? Saya untung banyak. Ini untuk greater good,” kata Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (21/5/2026).
Menurut Purbaya, dengan adanya kebijakan ini, Indonesia dapat memperoleh tambahan penerimaan.
Menurut Purbaya, saat Presiden Prabowo Subianto membicarakan terkait underinvoicing, Purbaya mendatang National SIngle Window (NSW) dan membentuk tim khusus dengan AI untuk melihat apakah benar di industri sawit ada underinvoicing.
“Saya pilih 10 perusahaan eksportir CPO. Saya cek pengapalannya satu per satu. Perusahaan Indonesia kirim ke anak perusahaan di Singapura. Barangnya kemudian dijual lagi ke Amerika,” kata Purbaya.
“Kapalnya sama, volumenya sama, tapi harganya beda. Rata-rata harga di Amerika dua kali lipat dibanding harga dari Indonesia ke Singapura. Artinya saya sudah rugi setengah potensi pendapatan.”
Meski demikiian Purbaya mengakui bahwa dirinya belum menghitung potensi pasti dari Badan Ekspor SDA ini, namun ia meyakini bahwa hal ini akan positif bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
(ell)
