Ia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut nantinya sangat bergantung pada aturan fiskal dan perpajakan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan saat ini banyak pihak luar negeri yang tertarik melakukan pengambilan gambar di Indonesia. Karena itu, menurut dia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perizinan dan dukungan terhadap kegiatan produksi film.

“Yang kita harapkan juga mereka ingin syuting di Indonesia. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota harus mempermudah karena syuting di daerah sebenarnya menjadi promosi budaya, promosi daerah, dan promosi pariwisata,” ujar Fadli.

Ia menilai proses birokrasi yang rumit justru dapat membuat rumah produksi internasional memilih negara lain sebagai lokasi syuting. Oleh sebab itu, pemerintah didorong untuk menciptakan iklim industri yang lebih kompetitif dan ramah investasi.

(dec/del)