Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pendataan RW kumuh ini dilakukan dengan metodologi baru yang menggunakan big data, yakni citra satelit dan menggabungkan pendataan langsung di lapangan. Menurutnya, dua metodologi ini digunakan untuk meningkatkan akurasi data.

"Sehingga dengan demikian, hasil dari pendataan RW kumuh yang kami hadirkan untuk Pak Gubernur DKI Jakarta itu akan lebih akurat karena menggunakan perkembangan teknologi terkini," jelas Amalia.

Dari hasil pendataan yang dilakukan di 2.749 RW di Jakarta, tercatat masih ada 211 RW kumuh. Meski demikian, Pemprov DKI dan BPS akan melanjutkan kerja sama memetakan 1.904 RW untuk memastikan kondisi lingkungan tersebut.

(ain)