Akan tetapi, dia menegaskan, keunggulan CNG tersebut baru dapat terasa jika infrastrukturnya sudah tersedia dan distribusinya sudah matang seperti pada produk LPG eceran.
Empat Hal
Ishak menilai peta jalan yang disusun pemerintah harus mencakup empat tahap. Pertama, penetapan standar teknis dan sertifikasi keselamatan tabung CNG khusus rumah tangga.
Kedua, pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang merata tidak hanya di kota besar.
Ketiga, proyek percontohan di wilayah dengan akses gas bumi domestik yang kuat sebelum menerapkan program tersebut secara masif di tingkat nasional.
Keempat, skema subsidi tabung dan penyesuaian nozzle kompor yang terukur, disertai edukasi masyarakat yang konsisten.
“Jika model tabung CNG tetap ingin diadopsi, roadmap yang dibutuhkan setidaknya mencakup empat tahap itu,” tegas Ishak.
Sekadar informasi, pemerintah memang sempat menjalankan program konversi BBM ke BBG dalam rangka mendiversifikasi penggunaan bahan bakar fosil.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2013, pemerintah sempat membangun 8 SPBG di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Balikpapan. Dengan tambahan tersebut, total infrastruktur yang tersedia mencapai 34 SPBG serta 6 mobile refueling unit (MRU).
Infrastruktur tersebut dibangun baik oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun pihak swasta.
Pada 2014, pemerintah kembali menargetkan pembangunan 14 SPBG dan 4 MRU guna memperluas akses penggunaan bahan bakar gas di sektor transportasi.
Selain pembangunan infrastruktur, Ditjen Migas juga mendorong konversi kendaraan dengan membagikan 3.444 converter kit atau perangkat untuk mengubah penggunaan BBM menjadi bahan bakar gas secara gratis sepanjang 2011 hingga Desember 2013.
Bantuan tersebut menyasar mobil dinas milik badan usaha milik negara (BUMN), angkutan kota, hingga taksi yang tersebar di Sumatra Selatan, Surabaya, Denpasar, dan wilayah Jabodetabek.
Adapun, menyitir situs resmi Kementerian ESDM, saat ini terdapat 33 badan usaha niaga CNG di Indonesia.
Salah satunya adalah PT Gagas Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN. Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari untuk layanan CNG masyarakat atau Gasku.
Untuk industri, PGN Gagas melayani lebih dari 600 pelanggan dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 million british thermal unit (MMBtu) sepanjang 2025.
Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengungkapkan pada tahun lalu perseroan penyaluran 4,6 juta MMBtu gas bumi melalui layanan CNG dan LNG.
Dalam perkembangannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan berencana untuk mengembangkan CNG dengan tabung 3 kg.
Bahlil mengklaim penggunaan CNG memiliki biaya yang lebih murah sekitar 30% hingga 40%, tetapi dia tak menjelaskan pembandingnya.
Klaim Bahlil lainnya adalah bahwa sejumlah industri perhotelan dan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menggunakan CNG sebagai sumber api dalam proses pemasak.
“CNG ini adalah sama juga gas, tetapi dia bukan LPG, dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran, dan beberapa [dapur] MBG-MBG. Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat dan ini cost lebih murah 30%—40%,” kata Bahlil dalam pidatonya di acara Himpunan Alumni IPB, Sabtu (2/5/2026).
(azr/wdh)
