Sementara itu, Universitas Negeri Jakarta juga belum mengambil langkah konkret. Wakil Rektor UNJ Bidang Kerja Sama dan Bisnis, Andy Hadiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari forum pihak kampus.
"Terkait dengan SPPG kampus, UNJ belum membuat tim atau persiapan khusus. UNJ hanya menunggu instruksi dari forum PTNBH terkait keikutsertaan dalam pembuatan SPPG,"tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik UNJ, Syaifudin, menjelaskan bahwa UNJ telah memulai kajian awal terkait program MBG.
Ia menyebut kampus saat ini masih berada pada tahap awal dan belum masuk ke tahap operasional karena masih menunggu pedoman teknis dari pemerintah.
Ia menambahkan bahwa kajian yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan kelembagaan hingga potensi risiko implementasi di lingkungan perguruan tinggi, sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengambil kebijakan.
"Hingga saat ini, UNJ belum mengambil langkah operasional karena masih menunggu arahan resmi dan pedoman teknis dari Kemdiktisaintek. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian UNJ dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diadopsi selaras dengan regulasi nasional, kebutuhan akademik, serta prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan di masa depan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program MBG dan didorong untuk membangun SPPG secara mandiri.
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena peluang ini besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar, Selasa (28/4).
(dec)
