Penerimaan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan di bulan Februari yang tercatat sebesar 30,4% dan Januari sebesar 30,7%.

Untuk menjaga penerimaan tetap tumbuh, DJP mengandalkan strategi perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, DJP juga memanfaatkan sistem pre-populated pada platform Coretax untuk memperkuat pengawasan. Melalui sistem tersebut, data transaksi wajib pajak telah terintegrasi dengan informasi dari lawan transaksi, pemberi kerja, pemasok, konsumen hingga lembaga jasa keuangan.

Dengan integrasi data tersebut, menurut dia, ruang untuk merekayasa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi semakin sempit.

Ke depan, DJP juga akan memperluas penggalian penerimaan dari sektor ekonomi digital. Bimo mengatakan pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan penerimaan berbasis komoditas, meskipun harga komoditas tambang mulai menunjukkan kenaikan.

“Kita mulai masuk ke digital economy, kemajakan transaksi digital, sampai platform digital currency,” kata dia.

Di sisi lain, DJP juga terus memperkuat penegakan hukum perpajakan. Kinerja penindakan dan pengawasan sepanjang kuartal I-2026 disebut akan segera dipublikasikan dalam waktu dekat.

(ell)