“Kalau APBN biasa, langsung dari Bendahara Negara ke Bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan,” jelasnya.
Meski anggaran belum cair, BPOM tetap menjalankan tugas pengawasan, termasuk dalam memastikan keamanan pangan dalam program MBG. Taruna menyebut pihaknya menggunakan anggaran internal untuk melakukan pengujian terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.
“Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah melakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan,” ujarnya.
Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat BPOM belum dapat menjalankan pengawasan secara menyeluruh, khususnya dalam hal surveillance berbasis populasi yang membutuhkan biaya besar.
“Surveillance itu butuh biaya besar karena berbasis data populasi, bukan sporadis. Itu yang belum bisa kami lakukan secara penuh,” kata Taruna.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada satu lembaga, melainkan membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak terkait.
“Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan mengendalikan program makan bergizi gratis secara maksimal,” tegasnya.
Meski menghadapi kendala pencairan anggaran, Taruna tetap optimistis dana tersebut akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Ia memastikan tidak ada hambatan berarti selain proses administratif yang sedang berjalan.
“Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain,” tutupnya.
(dec)
