Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pengalihan pengelolaan prasarana tersebut.
"Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa ada rencana untuk pengalihan pengelolaan dari aset-aset prasarana ini. Kami sekarang dengan Kementerian Perhubungan sedang berproses cepat juga untuk melakukan ini. Segera nanti akan saya sampaikan," kata Bobby.
Di sisi lain, KAI juga menyiapkan langkah prioritas terkait aspek keselamatan, khususnya penanganan perlintasan sebidang.
Perseroan mencatat terdapat sekitar 1.800 perlintasan yang telah diidentifikasi, dengan fokus awal pada titik-titik yang dinilai paling berbahaya.
"Kita sudah punya data 1.800 [perlintasan sebidang] itu, mana prioritas satu yang sangat membahayakan itu yang akan kita prioritaskan dulu [dikerjakan] di tahun ini," tuturnya.
Sebagai catatan, lewat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, tercantum KAI mendapatkan anggaran berupa Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp5,86 triliun di 2026.
Istilah PSO merujuk pada layanan kereta ekonomi bersubsidi yang disediakan oleh KAI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Tak hanya itu, pada Desember 2025 lalu Komisi XI DPR RI juga menyetujui pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun untuk KAI. Secara terperinci PMN itu disebut untuk pengadaan trainset dan retrofit Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.
Kemudian, PMN juga disebut untuk meningkatkan pelayanan, modernisasi sarana dan prasarana perkeretaapian, serta memperbaiki struktur modal dan kapasitas usaha untuk mendukung operasional KAI dalam menjalankan PSO.
Danantara Bakal Evaluasi
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan bakal melakukan evaluasi menyeluruh termasuk dari sisi manajemen KAI menyusul terjadinya kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur.
"Di sisi kami, itu akan kita evaluasi juga bagaimana penyebab, efek, apakah ada unsur dan lain lain kita tunggu hasil dari pada KNKT [Komite Nasional Keselamatan Transportasi] itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi daripada menajemen kita," kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria kepada awak media, Selasa (28/4/2026).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menyetujui usulan Pemerintah Daerah Bekasi untuk membangun jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api.
Hal ini disetujui Kepala Negara usai insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di kawasan Bekasi Timur.
Garis besarnya, Prabowo mengidentifikasi bahwa perlintasan kereta api tidak dijaga dengan baik, termasuk di kawasan padat penduduk seperti Bekasi. Pemerintah menghitung terdapat 1.800 titik perlintasan sebidang di Jawa yang juga tidak dijaga dengan baik.
Lebih lanjut, terkait pernyataan Prabowo tersebut, Dony menjelaskan apa yang disiapkan Kepala Negara RI ini juga sejalan dengan upaya program kerja Danantara untuk meningkatkan aspek keselamatan seperti pemasangan pintu perlintasan.
"Apalagi dengan kejadian ini kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi masal kita. Dan itu bapak Presiden menyampaikan akan ada tambahan untuk keseluruhan dari proses keamanan, dan juga kita akan evaluasi," jelasnya.
(ain)
