Efisiensi ini menjadikannya tak tergantikan. Departemen Kelautan Malaysia mencatat lebih dari 102.500 kapal melintasi selat ini pada tahun 2025, naik dari 94.300 kapal di tahun sebelumnya. Berbagai komoditas mulai dari minyak mentah, LNG, batubara, minyak sawit, hingga bijih besi dan barang manufaktur bergantung pada jalur ini.
Data US Energy Information Administration menunjukkan pada paruh pertama 2025, sekitar 23,2 juta barel minyak per hari dikirim melalui selat ini untuk memasok ekonomi besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Jumlah ini melampaui 20,9 juta barel yang melewati Selat Hormuz pada periode yang sama.
Mengapa Selat Malaka menjadi chokepoint?
Pada titik tersempitnya, selat ini hanya memiliki lebar 2,7 kilometer, sebuah fakta yang menggarisbawahi kerentanannya di tengah volume lalu lintas yang tinggi. Kondisi ini meningkatkan risiko tabrakan dan kapal kandas. Selain itu, pembajakan tetap menjadi ancaman serius dengan total 108 insiden di Selat Malaka dan Singapura sepanjang tahun 2025.
Rute alternatif di kepulauan Indonesia bukannya tidak ada, namun tidak seefisien Malaka. Selat Sunda memiliki bagian yang dangkal dan dekat dengan gunung berapi aktif. Sementara rute melalui Selat Lombok dan Makassar menambah waktu dan biaya secara signifikan; perjalanan dari Ras Tanura, Arab Saudi ke Jepang akan memakan jarak dua kali lipat lebih jauh dibandingkan melalui Selat Malaka.
Siapa yang mengendalikan Selat Malaka?
Indonesia, Malaysia, dan Singapura berbatasan langsung dengan selat ini dan memiliki kedaulatan atas perairan teritorial masing-masing hingga 12 mil laut sesuai Konvensi Hukum Laut PBB. Ketiga negara tersebut membentuk kerangka kerja tripartit pada 1971 untuk mengoordinasikan pengelolaan Selat Malaka.
Di sisi lain, Selat Malaka diklasifikasikan sebagai selat internasional, sehingga kapal dan pesawat memiliki hak lintas transit—memungkinkan pergerakan tanpa hambatan. Negara pesisir tidak dapat menangguhkan transit atau mengenakan biaya hanya untuk melintas, meski pungutan untuk layanan tertentu diperbolehkan.
Ketiga negara, bersama Thailand, juga bekerja sama dalam keamanan dan keselamatan, termasuk patroli bersama dan upaya anti-pembajakan. Meski tidak ada satu negara yang mengendalikan selat ini sepenuhnya, posisi geografis mereka memberikan pengaruh besar terhadap salah satu jalur perdagangan terpenting dunia.
Mengapa kekhawatiran terhadap Selat Malaka meningkat?
Ancaman terhadap pelayaran di Selat Hormuz menegaskan betapa cepatnya chokepoint dapat berubah menjadi titik panas geopolitik dan menekan ekonomi global.
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan wacana pengenaan tarif bagi kapal yang melintas, sebelum kemudian menarik kembali pernyataan tersebut, menyusul langkah Iran di Hormuz. Kementerian Pertahanan Indonesia juga tengah mempertimbangkan usulan AS terkait akses penerbangan militer di wilayah udara Indonesia, yang memicu perdebatan internal terkait kedaulatan.
Singapura merespons cepat dengan menegaskan bahwa selat harus tetap terbuka dan bebas bagi pelayaran internasional. Malaysia juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran arus lalu lintas, mencerminkan kepentingan bersama negara-negara pesisir.
Krisis Hormuz juga mendorong Thailand untuk kembali mengangkat rencana lama pembangunan jalur darat berupa jalan raya dan rel kereta di semenanjung selatannya. Proyek tersebut bertujuan menghindari Selat Malaka dan memangkas waktu tempuh, namun dinilai sangat menantang dari sisi logistik dan pendanaan.
Mengapa Selat Malaka penting bagi China?
China termasuk negara yang paling terdampak oleh risiko di Selat Malaka. Sebagai importir minyak terbesar dunia, sebagian besar pasokannya diangkut melalui jalur laut ini.
Kerentanan tersebut mendorong upaya diversifikasi rute pasokan, termasuk pembangunan pipa dari Asia Tengah dan Rusia, serta investasi dalam koridor alternatif melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, termasuk di Myanmar. Namun, jalur laut tetap menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga stabilitas di Selat Malaka sangat krusial.
Para pemimpin China sejak lama memandang selat ini sebagai titik lemah strategis dalam skenario konflik—yang dikenal sebagai “Dilema Malaka,” istilah yang populer sejak era Presiden Hu Jintao pada awal 2000-an. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya sengketa wilayah di Laut China Selatan dan rivalitas strategis antara Beijing dan Washington dalam memperebutkan pengaruh maritim di kawasan.
Perairan Asia Tenggara juga digunakan untuk praktik transfer minyak antar kapal oleh “armada gelap” Iran, yang berupaya menghindari sanksi melalui metode tersembunyi, dengan sebagian besar minyaknya berakhir di pasar Asia, termasuk China. Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, bulan ini menyatakan bahwa pasukan Amerika akan “secara aktif mengejar” kapal-kapal yang memberikan dukungan material kepada Iran, termasuk yang mengangkut minyak Iran.
(bbn)
