Usai Tarif Antisubsidi AS, Panel Surya RI Rawan Kena BMAD 89,65%

Beny mengamini tarif yang dikenakan AS bisa membuat ekspor panel surya Indonesia ke AS terganggu. Dengan begitu, dia berharap permintaan panel surya dari pasar domestik dapat terus digenjot.

Dia memandang saat ini terdapat potensi permintaan yang cukup besar dari pasar domestik gegara adanya program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 100 gigawatt (GW) di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Terkait dengan solusi demand ke AS yang jadinya terganggu/terhambat gara-gara hal ini, maka demand nasional akan digenjot. Apalagi, eskalasi di Timur Tengah terus memanas. KDMP tetap positif mengejar 80 GW informasinya, ditambah 100 GW program percepatan transisi energi Prabowo,” ujar dia.

Tarif Lebih Rendah

Beny menambahkan tarif antidumping dan antisubsidi yang akan dikenakan AS terhadap panel surya Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang dikenakan AS ke India, Laos, dan China.

Berdasarkan data per Februari 2026, total tarif yang dikenakan terhadap produk panel surya asal Indonesia tercatat sekitar 204%, lebih rendah dari India yang mencapai 349,83% dan Laos sebesar 336,46%.

Sementara itu, tarif untuk China berada di kisaran 234,11% dalam skenario tarif yang lebih rendah, dan dapat meningkat hingga 342,45% apabila menggunakan asumsi tarif maksimum.

“Ini gambaran tarif BMAD dan CVD utk Indonesia per Februari 2026, normalnya total kena 204%. China masih lebih tinggi sedikit normalnya di 234%,” ujar Beny.

Adapun, Pabrikan panel surya di Indonesia disebut mulai merumahkan sejumlah pegawainya sebab kesulitan menjual hasil produksinya, usai terpapar tarif antisubsidi AS terhadap produk asal Indonesia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI).

TMAI sendiri merupakan pabrik besutan Trina Solar Co. Ltd., PT Daya Sukses Makmur Selaras, dan PT PLN Indonesia Power Renewable. Adapun, PT Daya Sukses Makmur Selaras merupakan anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

Sripeni menyatakan pabrik panel surya tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 1 GW per tahun dan saat ini hanya dapat menjual produknya untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di pasar domestik.

“Ini yang di Jawa Tengah, yang namanya TMAI yang di Jawa Tengah, itu udah tier one, itu produksi 1 GW per tahun, saat ini mulai lay off sementara. Sejak mereka produksi belum ada yang menyerap, yang menyerap baru PLTS kuota,” kata Sripeni ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Sekadar informasi, AS menetapkan bea masuk antisubsidi terhadap panel surya asal Indonesia dengan tarif sebesar 86% hingga 143,3%, lantaran RI dituding memberikan subsidi secara tidak adil.

Administrasi Perdagangan Internasional (ITA) Departemen Perdagangan AS mengumumkan tarif CVD dikenakan terhadap PT Blue Sky Solar Indonesia sebesar 143,3%, PT REC Solar Energy Indonesia sebesar 86%, dan terhadap eksportir atau produsen panel surya Indonesia lainnya sebesar 104,38%.

Adapun, bea masuk antisubsidi yang dikenakan terhadap Indonesia diumumkan bersamaan dengan pengenaan CVD serupa terhadap India dan Laos.

“Departemen Perdagangan AS mengumumkan keputusan awal yang menguntungkan dalam penyelidikan bea antisubsidi terhadap sel fotovoltaik silikon kristal, baik yang dirakit menjadi modul maupun tidak [sel surya], dari India, Indonesia, dan Laos,” sebagaimana tertulis dalam situs Administrasi Perdagangan Internasional AS.

Keputusan akhir penyelidikan bea masuk antisubsidi tersebut direncanakan diterbitkan pada 6 Juli 2026.

Di sisi lain, Departemen Perdagangan AS juga sedang melakukan penyelidikan bea masuk antidumping (BMAD) secara bersamaan terhadap panel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Lebih lanjut, Departemen Perdagangan AS mengungkapkan penyelidikan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Produsen Panel Surya AS yang anggotanya turut meliputi Hanwha Q CELLS USA Inc., First Solar Inc., serta Mission Solar Energy LLC.

Berdasarkan data Departemen Perdagangan AS, berikut besaran impor panel surya yang dilakukan AS dari Indonesia: