“AISMOLI mendorong pembentukan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang bersifat reguler, dengan mandat khusus untuk mengkaji dampak regulasi terhadap ekosistem EV sebelum instrumen diterbitkan, bukan sesudahnya,” katanya.

Menurut Budi, forum ini perlu didukung oleh satu kanal komunikasi kebijakan EV yang resmi dan terverifikasi, sehingga konsumen, investor, dan pemerintah daerah memiliki satu sumber rujukan yang dapat dipegang, bukan kumpulan pernyataan yang saling bertentangan.

“Hal tersebut dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi yang telah dibentuk oleh Presiden,” katanya.

Selain itu, seluruh langkah di atas akan lebih kuat, dan lebih cepat terlaksana, jika asosiasi industri bersama-sama dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap perumusan dan evaluasi kebijakan.

“Bukan sebagai formalitas konsultasi, tetapi sebagai mitra implementasi yang membawa data lapangan dan menanggung tanggung jawab yang nyata atas ekosistem yang sedang dibangun bersama,” pungkasnya.

(ell)