"Apabila ada dana desa yang disalahgunakan secara pribadi oleh kepala desa di luar ketentuan, bukan administrasi, itu lain lagi ceritanya. Bisa diproses secara hukum," kata Anang.

"Umpamanya dana desa dipergunakan untuk nikah lagi. Itu bisa diproses [hukum]." 

Khusus program Jaga Desa, kata dia, kejaksaan membentuk tim intelijen yang akan memberikan edukasi dan membantu penyusunan tata kelola dana desa. Para perangkat desa diharapkan bisa menggunakan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

(dov/frg)