Langkah ini mencerminkan babak baru dalam kebijakan Uni Eropa terhadap Israel setelah kekalahan Orban dalam pemilu awal bulan ini. Pemimpin Hungaria tersebut dikenal konsisten menentang setiap upaya Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah mengajukan proposal baru untuk menghukum Israel dalam pertemuan Selasa tersebut. Namun, ia mengakui belum ada dukungan yang cukup kuat untuk membatalkan seluruh perjanjian asosiasi.
"Kami tidak melihat adanya kesepakatan itu hari ini, tetapi diskusi ini akan terus berlanjut," ujar Kallas usai pertemuan.
Uni Eropa mulai mempertimbangkan sanksi terhadap Israel sejak tahun lalu, seiring meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza. Namun, inisiatif tersebut terbentur penolakan—tidak hanya dari Hungaria, tetapi juga dari negara-negara besar seperti Jerman dan Italia yang menolak penangguhan perjanjian.
"Kami rasa langkah itu tidak tepat," tegas Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, kepada wartawan.
Salah satu proposal yang mendapat dukungan lebih luas adalah pemberian sanksi kepada pemukim ekstremis di Tepi Barat yang melakukan kekerasan, termasuk kemungkinan menyasar beberapa menteri dalam pemerintahan Israel. Sebelumnya, Hungaria memblokir upaya ini, sementara negara lain keberatan jika pejabat pemerintah turut disertakan dalam sanksi.
Kini, sanksi-sanksi tersebut kembali dipertimbangkan. Selain faktor lengsernya Orban, Jerman—yang secara historis merupakan pembela Israel—mulai melontarkan kritik keras terhadap kekerasan pemukim. Negara-negara Uni Eropa juga mengecam undang-undang hukuman mati baru yang diberlakukan Israel.
"Kita sedang menyaksikan dan mengalami eskalasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima di Tepi Barat," ujar Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee.
Wadephul menegaskan kembali kekhawatiran Jerman atas kedua isu tersebut. "Kami mengkritik pemberlakuan kembali hukuman mati. Ada posisi yang jelas terkait kekerasan pemukim. Saya berharap pemerintah Israel mengambil langkah yang lebih kuat dan tegas untuk mengatasinya."
Meski demikian, kemajuan terkait sanksi ini kemungkinan baru akan terlihat setelah pemerintahan baru Hungaria dilantik awal bulan depan. Walaupun Menteri Luar Negeri Hungaria yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Peter Szijjarto, tidak hadir dalam pertemuan Selasa tersebut, ia diwakili oleh pejabat yang masih menjalankan garis politik Orban.
(bbn)
